Anggota DPRD Nunukan meninjau bangunan di RSUD Nunukan yang bagian dalamnya sedang direnovasi untuk menambah ruangan yang bisa digunakan untuk merawat pasien Covid-19, Sabtu (11/4/2020)  (foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA- Menyikapi kesiapan penanganan pasien-pasien terjangkit Virus Corona (Covid 19), sejumlah ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD Nunukan saat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan, Sabtu (11/4/2020)

Dalam kunjungan itu para wakil rakyat melontarkan sejumlah pertanyaan dan minta kepada dr Dulman, Direktur RSUD Nunukan menyampaikan ke pimpinan DPRD anggaran yang diperlukan bagi penanganan pasien Covid-19.

Beberapa hal yang ditanyakan wakil rakyat tersebut adalah, bantuan keuangan penanganan Covid-19 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) senilai Rp 1 miliar, upaya pemerintah memberikan kesejahteraan khusus, ketersedian alat kesehatan serta Alat Pelinding Diri (APD) tenaga medis.

“Saya dengar ada bantuan senilai Rp 1 miliar dari Pemprov ke pemerintah Nunukan untuk keperluan RSUD Nunukan,” kata Anggota DPRD Nunukan Inah Anggraini.

Senada dengan Inah, anggota DPRD lainnya Andi Krislina mempertanyakan insentif khusus bagi tenaga media selama bertugas menanganai pasien Covid-19, jika ada hal bantuan anggaran mendesak, sampaikan secepatnya ke unsur pimpinan DPRD Nunukan.

Anggota DPRD lainnya, Ahmad Triady mempertanyakan apakah di instalasi farmasi bisa pembelian partai untuk suplemen Imonus yang fungsinya digunakan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh (sistem imun).

“Ketika keperluan Alat Pelindung Diri (APD) sudah terkaper semua, saya rasa tidak salahnya kita mengangarkan pembelian suplemen Imonus, itupun kalau masih bisa,” ujarnya.

Sementara itu, Danni Iskandar menyarakankan, alangkah baiknya jika DPRD mengusulkan anggaran untuk pembangunan ruang kamar isolasi tambahan yang saat ini sedang dalam revonasi pihak RSUD Nunukan.

Bantuan Pemprov Berupa Barang

Menangapai sejumlah pertanyaan anggota DPRD, Direktur RSUD Nunukan dr. Dulman membenarkan adanya bantuan senilai Rp 1 miliar dari Pemprov Kaltara  tapi dalam bentuk barang-barang keperluan pelayanan rumah sakit.

“Bantuan Pemprov Kaltara berbentuk alat kesehatan saja, tidak ada APD, padahal kebutuhan terbesar kita APD,” terangnya.

Dulman menyatakan, keperluan APD sangat besar dan harus selalu ada, karena itulah, pihaknya meminta pemerintah daerah, provinsi dan pusat agar kembali menambah bantuan APD untuk petugas kesehatan ataupun tenaga medis di ruang isolasi.

Untuk insentif tenaga media, Dulman menjelaskan, bahwa pemerintah pusat sudah menganggarkan tunjangan khusus selama 3 bulan bagi tenaga medis yang bertugas di Covid-19 dan insentif akan diperpanjang bila penanganan berlanjut.

“Jangan kuatir, pemerintah pusat sudah menganggarkan insentif selama 3 bulan untuk tenaga medis penanganan Covid-19,” ujar Dulman.

Terkait pembelian suplemen Imonus,  menurut Dulman, saat ini sangat tidak memungkinkan mendapatkan vitamin tersebut, pembelian berlebihan di seluruh Indonesia membuat stok di pabrik farmasi habis, bahkan ada pabrik obat tutup.

“Pabrik kehabisan obat dan vitamin, orang yang tidak pernah beli Imonus sekarang ikut beli, sementara ada pabrik tutup tidak lagi memproduksi,” katanya.

Pembelian berlebihan seluruh Indonesia mempengaruhi harga barang kesehatan, sebagai contoh, harga masker yang bisanya Rp32.000 perkotak naik Rp750.00 perkotak, situasi tidak wajar ini menimbulkan dilema bagi Dinas Kesehatan mengangarkan pengadaan masker.

“Suasana tidak wajar, harga ikut tidak wajar, tapi ada peryataan Kemendagri dan KPK, silahkan dibelanjakan anggaran dengan harga tidak wajar, selama dalam keadaan darurat,” terangnya. (adv)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *