NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Rapat Dengar Pendapat (RDP) DRPD Nunukan antara istansi Pemerintah Kabupaten Nunukan terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19, diwarnai dengan pertanyaan anggota DPRD, mengapa penyaluran bansos mengacu pada data penduduk miskin tahun 2005.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa mengemuka sejumlah pertanyaan dari anggota DPRD Nunukan dan secara tegas meminta Dinas Sosial (Dinsos) Nunukan menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan sosial dampak Covid-19.
Anggota DPRD Nunukan, Adama mempertanyakan dana Rp73 miliar untuk penanganan Covid-19 apakah sudah tersedia dan berapa persen sudah dibelanjakan. Sekarang ini, anggota DPRD tidak mengerti apa-apa terkait penggunaan anggaran dan program pemerintah.
“Jika pimpinan DPRD sudah mendapat pemberitahuan refocusing anggaran pemerintah, harusnya disampaikan ke anggota DPRD, biar kami tahu dan apa yang harus kita perbuat bersama,” kata Adama.
Sementara anggota DPRD Nunukan Gat Kalep mempertanyakan langkah Dinas Kesehatan (Dinkes) Nunukan dalam upaya memutus mata rantai penularan dan kemungkinkan dilakukan Rapid test massal.
“Kalau PCR (Swab) waktu lama, apakah bisa kita lalukan rapid test massal kepada orang-orang yang dicurigai agar Dinkes dapat mengetahui cepat indikasi adanya penularan,” bebernya.
Menurut Gat Kalep, RDP hari ini adalah menyatukan langkah bersama menangani penyebaran Covid-19, karena itu perlu kebersamaan dan keterbukaan data dan Standar Operasi Prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan baik dibidang kesehaan ataupun sosial kemanusian.
DPRD memahani penyaluran bantuan untuk keluarga miskin sangat bias dan rumit, sebab data keluarga miskin yang digunakan masih mengacu pada tahun 2005, dimana dalam kurun waktu tertentu tingkat ekonomi masyarakat tersebut bisa saja berubah.
“Intinya, data diperbaiki dengan croscek dilapangan. Petugas Dinsos lebih rajin mendata dan melihat perkembangan tingkat ekonomi masyarakat yang sebelumnya masuk kategori miskin,” kata Gat Kalep.
Sebelumnya anggota DPRD Andre Pratama meminta pemerintah memperhatikan daftar e-warung yang bekerjasama dalam menukaran bantuan jaring pengaman sosial tahap II sebanyak 3.586 voucher belanja senilai Rp600 ribu per kepala keluarga (KK).
“Tolong perhatikan kemampuan stok sembako di warung memenuki penukaran voucher sembako, jangan sampai warung kekurangan yang akhirnya penerima vaucher tidak bisa menukarkan bantuan,” katanya.
Tanggapan Dinas Sosial
Memanggapi pertanyaan anggota DPRD, Kepala Dinsos Nunukan H. Jabbar menyebukan, validasi data persoalan krusial dan cukup rumit, hal ini dikarenakan data tersebut masih mengacu dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2005 hasil penentuan survei sosial ekonomi keluarga miskin yang pertama kali dan belum pernah diupdate sejak 15 tahun lalu.
“Dinas Sosial tidak memiliki dana melakukan pendataan baru, makanya kami masih menggunakan data 2005, jadi secara nasional data masih bermasalah,” terangnya.
Keluarga miskin sebagaimana data 2005 berjumlah sekitar 17,831 Kepala Keluarga (KK), data ini dijadikan referensi penyaluran bantuan voucher dalam program jaring pengaman sosial masyarakat terdampak covid-19.
Penerima bantuan voucher adalah warga miskin yang bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Yang sudah menerima bansos BLT dan sembako dari pusat tidak lagi berikan bantuan jaring pengaman sosial dan sembako pemerintah daerah,” ungkap Jabbar.
Agar bantuan tepat sasaran dan terkontrol, Dinsos Nunukan langsung turun ke lapangan dibantu Polres Nunukan, kami juga menghimbau penerima bantuan dari kalaangan PNS agar menolak, begitu pula kelurga miskin yang status ekonominya sudah lebih baik.
“Tolong PSN dan masyarakat yang dulunya miskin dan sudah berubah kaya agar menolak bantuan, kesadaran kalian adalah kebaikan untuk orang lain” tutupnya. (advetorial)
Tag: Bansos