NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Setelah dilakukan pembahasan paripurna beberapa kali, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nunukan tahun anggaran 2021 akhirnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan.
Persetujuan dewan diputuskan dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa dan wakilnya H. Saleh serta belasan anggota DPRD Nunukan yang hadir, Senin (11/4/2022).
Dalam penyampaian persetujuannya, DPRD memberikan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah Nunukan, agar dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja pemerintahan selanjutnya.
DPRD Nunukan dalam rekomendasinya yang disampaikan , Wilson menyoroti beberapa sektor, antara lain sektorpendidikan, kesehatan, termasuk persoalan keberadaan rumah sakit pratama di Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebuku.
Pada sektor pendidikan, DPRD melihat belum adanya adanya pemerataan pendidikan di pedalaman, termasuk kebutuhan mebeler dan prasarana lainnya, sehingga menyulitkan amak anak menikmati pendidikan.
“Kami menjumpai belum adanya pemerataan, terkadang ada fasilitas tapi sudah rusak karena tidak terpelihara,” kata Wilson.
Dibeberapa lokasi sekolah pedalaman sudah tersedia ruang kelas, namun belum difungsikan selayaknya ruang belajar disebabkan, masih kurangnya sarana dan prasarana penduduk kegiatan belajar.
Masih di sektor pendidikan, kata Wilson, DPRD juga meminta perhatian khusus pemerintah mengenai tenaga pengajar, terutama dalam pemberian tunjangan bagi guru di pelosok pedalaman.
“Kalau bisa pembangunan ruang kelas bersamaan dengan pengadaan mebeler agar gedung baru itu bisa berfungsi langsung,” ujarnya.
Kemudian, terhadap bidang kesehatan kiranya pemerintah lebih fokus lagi dalam peningkatan pelayanan, masyarakat masih mengeluhkan minim tenaga kesehatan dan sarana pendukung lainnya.
DPRD memahami bahwa selama 2 tahun Kabupaten Nunukan, dilanda pandemi yang mengharuskan pemerintah melakukan pengurangan anggaran melalui refocusing di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
“Ada tiga rumah sakit pratama di Kabupaten Nunukan, yakni di Sebatik, Krayan dan Sebuku, nah baru di Sebatik yang berfungsi. Kenapa jadi lambat pengoperasian ini,” tuturnya.
Khusus terhadap bidang pekerjaan umum dan penata ruang, DPRD Nunukan memberikan apresiasi kepada pemerintah atas pembangunan infrastruktur jalan- jalan menuju perumahan warga hingga akses tani.
Program yang telah berjalan ini diharapkan berkesinambungan dan tuntas, sehingga tidak dijumpai pembangunan yang terbengkalai atau tidak selesai yang akhirnya tidak termanfaatkannya sarana dengan baik.
DPRD menitip pesan kepada pemerintah agar sektor pertanian dan perikanan lebih ditingkatkan, sektor kerakyatan ini dipandang sebagai penunjang peningkatan ekonomi masyarakat di perbatasan.
“Sebagian besar masyarakat kita mata penghasilannya dari bertani budidaya rumput laut serta nelayan ikan. Kalau sarana diperbaiki, pasti hasilnya meningkat,” bebernya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau
Tag: DPRD Nunukan