Duit Minim, Kader Golkar Absen di Pilgub Kaltara

Ketua DPD Golkar Kaltara Arsyad Thalib
foto bersama peserta rapat konsolidasi Tim Pilkada 2020 di Tarakan, siang tadi. (Foto: Mansyur/NiagaAsia)

TARAKAN.NIAGA.ASIA – Kader Partai Golkar dipastikan tidak mengikuti pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltara, yang dijadwal dihelat serentak 23 September 2020 mendatang.

“Di internal kader partai, maupun saya sendiri menyatakan tidak siap, dan tidak ada yang maju di Pilgub Kaltara tahun depan,” kata Ketua DPD Golkar Kaltara Arsyad Thalib, usai mengikuti rapat konsolidasi Tim Pilkada DPD Golkar di Tarakan, Jumat (27/12) siang tadi.

Menurutnya, besarnya dana operasional yang harus dikeluarkan oleh si bakal calon di Pilgub Kaltara tersebut, menjadi alasannya. Sehingga, kadernya memilih untuk tidak ikut bertarung.

“Dana di Pilgub itu cukup besar, jadi saya tidak fokus ke situ. Kader lainnya juga tidak ada yang siap. Kalau ada, pasti ada yang mendaftar. Tapi kita jaring juga,” ungkap suami dari mantan Wakil Bupati Nunukan Asmah Gani itu.

Terkecuali, lanjut dia, pemilihan Bupati yang berlangsung di 4 kabupaten di Kaltara, seperti Bulungan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung.
“Di Malinau informasinya Pak Marthin Labo. Tapi belum kami terima. Begitu juga Syarwani di Bulungan, dan ada juga kader Golkar di Nunukan yang siap maju,” sebut Arsyad.

“Di Nunukan sebenarnya Ibu Asmah Gani banyak yang minta untuk maju. Tapi kondisi fisiknya tidak mengizinkan,” akunya.

Untuk diketahui, di DPRD Kaltara, Golkar meraih 4 kursi melalui Pemilu 17 April lalu. Sementara syarat minimal untuk mengusung calon di Pilgub Kaltara paling sedikit 7 kursi. Artinya, Golkar masih butuh 3 kursi lagi guna memenuhi syarat minimal tersebut.

Rekomendasi DPP Diperkirakan Februari 2020

Sementara itu, 4 bakal calon yang telah mendaftar melalui partai berlambang pohon beringin ini, akan diteruskan ke Tim Pilkada DPP Partai Golkar dalam waktu dekat.

Keempat bakal calon itu adalah dr Jusuf Serang Kasim, Irianto Lambrie, Udin Hianggio dan Muhammad Yunus Abbas. “Setelah kita laporkan ke DPP, maka langkah selanjutnya kita tunggu juklak (Petunjuk Pelaksanaan)-nya. Karena pengurus DPP sementara ini masih dimisioner, dan masih menyusun kepengurusan yang baru,” jelasnya lagi.

Surat rekomendasi DPP ke calon yang akan diusung Golkar pada Pilgub nanti, lanjut dia, diperkirakan akan keluar pada Februari 2020. “Meski nantinya pengurus baru DPP sudah dilantik, kami yakini tidak ada yang berubah signifikan. Terutama apa yang sudah kami lakukan di Kaltara,” demikian Arsyad. (003)