BONTANG.NIAGA.ASIA-Forum Bontang Maju dan Sejahtera (FBMS) menilai  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bontangi dan PT Pupuk Kaltim  (PKT) tidak pro aktif menangani permasalahan bau amoniak  dari pabrik di PKT menyebar ke permukiman di kawasan bufferzone beberapa waktu ini.

Hal ini disampaikan Eko Satrya dari FBMS dalam  Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPRD Bontang bersama perusahaan PT Pupuk kaltim, PT KMI, PT KPI, serta DLH Bontang. “Masalah bau amoniak baru ditangani beberaha hari kejadian,” kata Eko, Senin (25/2/2019).

Diungkapkan, amoniak lebih ringan dari pada debu-debu biasa, amonika terbawa  kemana arah angin berhembus. Eko tidak percaya bau amoniak tidak ada hubungannya dengan kegiatan perawatan kilang pupuk, tapi berasal dari adanya kesalahan manusia atau human error saat melakukan pemeliharaan atau perawatan kilang. “Kejadian ini selalu dikait-kaitkan dengan teknis perbaikan kilang. Kalau pun itu betul, seharusnya tidak terjadi beulang-ulang dan PKT bersama anak perusahaanya mampu mengatasi,” katanya.

Ia  meminta kepada seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah (DLH), DPRD, maupun pPKT segera menindaklanjuti persoalanamoniak yang bocor tembali terjadi lagi. “Tolong dicarikan solusi agar kedepan tidak terulang,” imbuh Eko.

Hal senada pun diutarakan Ketua Komisi III DPRD Bontang, Rustam. Ia menilai persoalan ini harus disikapi secara serius mengingat di area bufferzone PKT banyak masyarakat bermukim sehingga jika kejadian ini tidak ditangani secara serius maka kembali akan terulang.

“Saya tidak mau kembali memanggil PKT, DLH dan teman-teman disini dengan isu yang sama, sama mau ini selesai secepatnya agar tidak lagi terjadi kegaduhan di masyarakat khususnya masyarakat yang langsung merasakan dampak tersebut,” pesan Rustam. (adv)