TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp10,408 triliun untuk Kalimantan Utara (Kaltara), atau meningkat Rp 600 miliar lebih dibandingkan alokasi tahun lalu, sebesar Rp9,803 triliun.
“Kita semua patut bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah, alokasi anggaran yang diberikan ke Kaltara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya,” kata Gubernur Kaltara, Dr. Ir. H Irianto Lambrie, MM, Kamis (7/2).
Sesuai informasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, kata gubernur, daana Rp10,408 triliun itu terdiri dari belanja melalui DIPA Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp 3,556 triliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk seluruh daerah di Kaltara sebesar Rp 6,852 triliun.
“Selain peningkatan dalam TKDD yang dialokasikan ke batang tubuh APBD, khusus yang dari APBN melalui Kementerian/Lembaga dan OPD langsung, juga naik. Tahun 2018 lalu Rp 3,4 triliun, pada 2019 menjadi Rp 3,556 triliun,” ujarnya.
Menurut Irianto, sebagai provinsi baru, Kaltara memang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Apalagi Kaltara juga merupakan wilayah perbatasan. Di sisi lain, kenaikan nilai anggaran ini, juga tak lepas dari perjuangan Pemprov Kaltara ke pusat. Baik melalui kementerian dan embaga, maupun langsung diusulkan kepada Presiden.
Gubernur mengatakan, ia optimis nilai anggaran untuk ke Kaltara masih akan bertambah. Apalagi seiring dengan adanya dua Inpres (Instruksi Presiden) yang keluar pada akhir 2018 dan awal 2019 ini. Yaitu Inpres tentang percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, dan Inpres percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Sesuai yang tercantum dalam Inpres tersebut, ada sejumlah kementerian yang diinstruksikan untuk memberi dukungan.
“Melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada semua, utamanya masyarakat Kalimantan Utara. Selain bersyukur, juga memberikan dukungan terhadap kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Salah satunya, dengan menciptakan kondisi wilayah yang kondusif, aman dan damai,” kata gubernur. (adv)