Gubernur Kaltara: Sertifikasi Lahan Pertanian dan Tambak Rakyat Dimulai Maret

aa
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), H Irianto Lambrie bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Muhammad Ikhsan Saleh. (Foto Infopubdok Kaltara)

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), H Irianto Lambrie mengkonfirmasi langsung program sertifikasi lahan pertanian dan tambak rakyat di Kaltara kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Muhammad Ikhsan Saleh di Kantornya di Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (10/1).

“Tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, program ini akan direalisasikan secara bertahap. Untuk tahap pertama, rencananya dilakukan pada bulan Maret nanti. Tak hanya untuk Kaltara, tapi untuk se-wilayah Kalimantan. Pencanangannya nanti dilakukan di Kaltara,” ungkap Irianto. Program sertifikasi lahan pertanian dan tambak rakyat, yang pernah disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo saat ke Kaltara pada Oktober 2017 lalu.

Disebutkan, pencanangan program tersebut, Insya Allah, kalau Pak Presiden tidak bisa, Pak Menko Ekonomi nanti yang akan datang ke Kaltara, bersama Pak Menteri ATR/BPN. “Sebelumnya, pada bulan ini Pak Dirjen akan ke Kaltara terlebih dahulu bersama beberapa staf terkait. Tadi juga langsung ditelepon kepala BPN Bulungan untuk segera mempersiapkan,” sambung gubernur.

Untuk Kaltara, data tambak rakyat yang akan disertifikasi sudah disampaikan melalui Kanwil BPN Kaltim.  Dalam pertemuan itu, gubernur mengaku juga membicarakan soal tata ruang. Yaitu mengenai penyelesaian revisi RTRW Kabupaten Bulungan. Tata ruang Bulungan akan disinkronkan dengan tata ruang Provinsi, yang nantinya dilakukan secara simultan, diharapkan April tahun ini sudah selesai. “Makanya saya berharap Pemkab Bulungan untuk pro aktif menindaklanjutinya,” kata gubernur. (adv)