Lokasi pembanguanan Puskesmas Lapri  yang baru di Desa Sebarang, Kecamatan Sebatik Utara hanya berjarak 40 meter dari tapal batas Indonesia-Malaysia. (foto Istimewa/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Anggota DPRD Nunukan Dapil Pulau Sebatik Hj. Nursan mempertanyakan dan sekaligus menilai proyek pembangunan Puskesmas Lapri  yang baru di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara adalah  pemborosan anggaran ditengah kondisi keuangan daerah mengalami defisit.

Proyek Puskesmas yang bersumber dari anggaran DAK Afirmasi tahun 2020 dikerjalan oleh CV. Pioner Nunukan Permai dengan nilai kontrak Rp6,855 miliar, masa kerja 210 hari sejak  kontrak diteken 7 Mei 2020.

Tidak hanya pemborosan anggaran,  kata Nursan, masyarakat Sebatik juga mempertanyakan pemilihan lokasi lokasi baru Puskesmas yang terlalu dekat dengan lapal batas negara, hanya berjarak sekitar 40 meter dari titik patok batas RI – Malaysia.

“Karena tapal batas diributkan masyarakat, saya ajaklah Danramil Sebatik turun melihat lokasi, ternyata dari titik tapal batas kelokasi Puskesmas hanya 40 meter,” katanya, Rabu (10/06).

Nursan menyebutkan, alangkah baik ditiap tapal batas negara diberikan ruang kosong, hal ini mengantisipasi ketika misalnya terjadi permasalahan dua negara, maka ada pergerakan sempadan antara kedua Indonesia – Malaysia.

Puskesmas Lapri dibangun tahun 2013 masih berdiri kokoh tapi belum didukung pembangunan jalan akses yang memudahkan masyarakat. ((foto Istimewa/Niaga.Asia)

Menurut Nursan, pembangunan fasilitas milik negara harusnya memperhatikan hal-hal penting, termasuk batas negara dan zona bebas dua negara, jangan sampai proyek Puskesmas ini nantinya menimbulkan masalah dibelakang hari.

“Idealnya, pembangunan fasilitas umum yang dibangunan negara itu memperhatikan ruang-ruang, proyek ini berdiri menggunakan uang negara yang harus dipertanggung jawabkan,” bebernya.

Pemerintah Nunukan, kata Nursan lagi,  harusnya memikirkan kemungkinan muncul masalah dalam mendirikan bangunan yang berdekatan tapal batas negara, jangan setelah dibangun sekian persen, tiba-tiba muncul permasalahan larangan berkaitan dengan batas negara.

Kerugian dan masalah seperti ini jangan disepelekan, tidak hanya pemerintah, kontraktor akan menanggung kerugian. Karena itulah, perlu dipikirkan kembali relokasi Puskesmas, apalagi lagi, sudah ada berdiri Puskesmas disana.

“Proyek ini jadi pertanyaan ?, kenapa harus membangun Puskesmas baru di lokasi yang belum tentu aman,” bebernya.

Jika beralasan Puskesmas Lapri jauh dari pemukiman penduduk, alasan ini sangat klasik, sebab mengatasi persoalan ini cukup dengan membuka jalan dan memperpendek jarak temuuh ke Puskesmas Lapri yang dibangun tahun 2013, yang mana tidak terlalu jauh dari pemukinan.

Nursan sendiri tidak mengetahui persis alasan pemerintah daerah membangun Puskesmas baru, padahal Puskesmas Lapri masih sangat baik dan layak digunakan, tinggal bagaimana Dinkes  meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Dari pusat kota Kecamatan Sebatik ke Puskesmas Lapri hanya 4 kilometer, kalau jalan bagus, paling 10 menit sampai,” tutur Nursan.

Sebagai anggota Dewan,  katanya, dia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menentukan arah pembangunan, dalam kondisi keuangan defisit haruslah mengutamakan skala prioritas, tidak masalah membangun puskesmas tambahan jika punya uang lebih.

“Kalau punya uang banyak tidak masalah sih, tapi kita ini defisit dan utang proyek banyak, tidak usahlah membangunan puskesmas baru di kecamatan sama,” pungkasnya. (002).

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *