JAKARTA.NIAGA.ASIA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), untuk kedua kalinya, setelah tahun lalu, menerima penghargaan Provinsi Yang Capaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) 2018 Kategori “Baik”, atau iklim demokrasi masuk kategori “Baik”.
Penghargaan diserahkan Sesmenkopolhukam Letjen TNI, Tri Soewandono mewakili Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam),Wiranto kepada Gubernur Kaltara, Dr. H irainto Lambrie di Jakarta, Kamis. Pada kesempatan tersebut, turut mendampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dr Suhariyanto.
Berdasarkan hasil perkembangan IDI 2018 yang dirilis BPS per 29 Juli 2019, Kaltara berada di urutan ke-4, dengan capaian IDI 81,07. “Kaltara berada di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang berada di urutan pertama dengan nilai IDI 85,08, serta Bali (82,32) dan Nusa Tenggara Timur (82,32) di peringkat ketiga. Berada di bawah Kaltara ada DI Yogyakarta pada posisi kelima, dengan nilai IDI 2018 80,82,” kata Irianto.
Meski secara urutan turun dari tiga keempat, dibandingkan dengan IDI Kaltara Tahun 2017, pada 2018 mengalami peningkatan. Yaitu naik 0,01 dari sebelumnya IDI 2017 sebesar 81,06 (dalam skala 0 sampai 100).
Angka ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 76,98. Capaian kinerja demokrasi tersebut juga menempatkan Kaltara pada kategori ‘baik’ selama dua tahun berturut-turut.
“Alhamdulillah, capaian ini patut kita syukuri. Ini juga membuktikan, bahwa selama ini demokrasi di Kaltara sudah berjalan dengan baik. Apalagi kita sebagai provinsi baru, ini merupakan sebuah capaian yang luar biasa. Kita bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain yang usianya jauh di atas, seperti DKI Jakarta. Bahkan sekarang melampaui DI Yogyakarta, yang tahun lalu berada di atas kita,” kata gubernur.
Menurut gubernur, penghargaan IDI tahun ini, kembali membuktikan bahwa Kaltara masih memiliki iklim demokrasi yang kondusif didalam lingkungan yang heterogen. Indeks demokrasi menggambarkan indikator kemajuan demokrasi yang bersifat universal dan global.
Pencapaian ini terwujud adalah hasil etos kerja, integritas, soliditas, kekompakan, semangat gotong royong dan kesungguhan pengabdian seluruh jajaran pemerintahan, TNI/Polri dan masyarakat Kaltara.
“Melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat Indonesia di Kaltara untuk tetap menjaga dan memelihara, atau bahkan lebih baik lagi di masa-masa mendatang,” gubernur menegaskan
Untuk diketahui, klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni ‘baik’ (indeks lebih dari 80), ‘sedang’ (indeks antara 60 – 80), dan ‘buruk’ (indeks kurang dari 60).
Adapun 3 aspek yang diukur tersebut, yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Pada aspek kebebasan sipil untuk penilaian IDI 2018, Kaltara memperoleh poin 97,36. Selanjutnya pada aspek hak-hak politik, Kaltara memperoleh 75,80 poin; dan aspek lembaga demokrasi, Kaltara mencapai poin 68,95. (001)
Tag: Politik