SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Perjalanan  ekonomi Kaltim pada tahun 2018 memberikan tiga pelajaran penting yang dapat dipetik untuk memperkuat sinergi dalam memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global.

Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur, Muhamad Nur dalam Pertemuan Tahunan BI Provinsi Kaltim bertajuk; “Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan” di Kantor BI Kaltim, Selasa (18/12) malam.

Geliat Ekonomi Kaltim 2018: Tumbuh Terbatas pada Kisaran 1,8-2,2%

Pertemuan dihadiri Gubernur Kaltim, H Isran Noor, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim, Walikota dan Bupati se-Kaltim, pimpinan instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah, kepala OJK Kaltim dan kepala Perwakilan BI Balikpapan, pimpinan perbankan, pelaku usaha, akademisi, dan media cetak dan elektronik.

Tiga syarat yang diperlukan untuk memperkuat sinergi dalam rangka memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2019, menurut Muhamad Nur sebagai berikut;

Pertama; stabilitas dan ketahanan perekonomian Kaltim perlu terus diperkuat dengan memastikan enokomi dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan yang disertai dengan tingkat inflasi terkendali, optimalisasi fiskal, dan terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Kedua; daya saing dan produktifitas daerah harus terus ditingkatkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ke tingkat yang lebih tinggi. Percepatan transformasi struktur ekonomi Kaltim perlu dilakukan melalui hilirisasi industri untuk peningkatan nilai tambah dari pengolahan sumber daya alam, baik sektor pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan.

“Transformasi struktur ekonomi Kaltim kami yakini dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Kaltim terhadap gejolak ekonomi global. Hal itu sejalan dengan rancangan awal RPJMD Kaltim 2018-2023 dengan Visi “Berani untuk Kaltim yang Berdaulat”,” kata Nur.

Ketiga; sinergi kebijakan antar otoritas menjadi kunci dalam upaya memperkuat struktur ekonomi Kaltim. Sementera kebijakan moneter, fiskal dan sektor keuangan diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, kebijakan reformasi struktural di sektor riil perlu terus diperluas dan dipercepat untuk peningkatan daya saing, produktifitas, investasi, perdagangan, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum. (001)