SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim HM Jauhar Efendi mengatakan, inti dari pembentukan daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran wilayah

jangan sampai kabupaten/kota induknya semakin miskin, sementara daerah yang baru tidak berkembang.

Jauhar menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) Percepatan Pembentukkan Daerah Otonomi Baru Kaltim, Senin (19/04/2021). Audiensi dipimpin Ketua Harian Forkoda Kaltim Majedi Darham didampingi Dewan Pakar Forkoda Kaltim Aji Sofyan, serta delegasi masing-masing calon DOB kabupaten dan kota.

Menurut Jauhar, terkait adanya usulan DOB di beberapa kabupaten/kota di Kaltim, Pemprov Kaltim menunggu hasil kajian dan persetujuan pemerintah daerah setempat (bupati/walikota dan DPRD).

“Kajian ilmiah sesuai kewenangan gubernur. Kita juga melakukan penelitian rasionalitas dan lainnya,” kata Jauhar.

Intinya, tambah Jauhar, pemekaran wilayah jangan sampai induknya semakin miskin, sementara daerah yang baru tidak berkembang.

“Tujuan pemekaran adalah untuk pelayanan dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Ketua Harian Forkoda Kaltim Majedi Darham menyebut audiensinya guna menyampaikan pemekaran enam wilayah di Kaltim, dengan DOB bernama Kabupaten Berau Pesisir Selatan, Kutai  Pesisir dan Kutai Tengah, Kutai Utara, Samarinda Seberang, dan Paser Selatan.

“Jadi ada enam DOB sudah maju. Tapi dua masih berproses menyiapkan persyaratan, sedangkan empat daerah sudah direkomendasikan DPD-RI dan kita dorong sama-sama,” ujarnya.

Ditambahkannya, seraya melengkapi berbagai persyaratan, sehingga  ketika moratorium pemekaran daerah dibuka, maka Forkoda segera mengusulkan, terutama empat daerah yang sudah mendapatkan persetujuan DPRD dan kepala daerah setempat didukung rekomendasi DPD-RI ke Presiden RI.

Sumber : Humas Pemprov Kaltim | Editor : Intoniswan

Tag: Pemprov Kaltim