JAKARTA.NIAGA.ASIA-Investor mengalami kesulitan untuk menyelesaikan proses investasi setelah masuk ke Indonesia karena terkendala masalah pelayanan, sehingga balik lagi. Banyak sebetulnya investor sudah masuk ke Indonesia, tapi mereka balik lagi karena masalah perizinan.
“Investor sudah masuk. Bukan di depan pintu, sudah masuk de dalam kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bahlil, Rp780 triliun sudah di dalam, menyusul ini kurang lebih Rp2.200 (triliun, red) juga sudah di dalam,” tutur Presiden saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Masa Bakti 2019-2022 di Dian Ballroom Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/1), lapor situs setkab.go.id..
Kepala Negara juga berharap bahwa setelah dilantiknya Kepala BKPM yang memiliki kewenangan setingkat menteri dapat menyelesaikan masalah-masalah kecil yang dihadapi terkait investasi contohnya pembebasan lahan seperti yang telah dilakukan Kepala BKPM di Provinsi Banten.
Meski tahu saat menyelesaikan itu membawa nama dirinya, Presiden mengaku tidak masalah asalkan persoalan di bawah dapat diselesaikan dan membawa kebaikan.
“Pak Bahlil sudah ngomong ke saya, Pak saya sering memakai nama Bapak. Enggak apa-apa, asal untuk kebaikan enggak apa-apa. Hal-hal seperti ini yang kita ini memang kacau. Investasi sudah di dalam tapi kita tidak bisa mengeksekusi gara-gara urusan pembebasan tanah, urusan perizinan yang tidak pernah kita layani. Izin di kementerian, izin di provinsi, izin di kabupaten, di kota,” tutur Presiden.
Hal lain yang menjadi kendala dalam investasi, menurut Presiden, adalah regulasi yang saat ini jumlahnya mencapai 42.000 mengalami tumpang tindih dan rencana dalam pekan ini akan diselesaikan.
”Insyaallah minggu ini kita akan mengajukan omnibus law ke DPR. Ada 74 undang-undang yang langsung kita mintakan revisi agar semuanya bisa selesai. Kalau kita, kemarin kita hitung-hitung, kalau kita mengajukan satu per satu, revisi satu undang-undang ajukan, ajukan, 50 tahun enggak akan mungkin selesai, enggak akan selesai. Sehingga kita memang mengajukannya Omnibus law, satu undang-undang menyelesaikan 74 undang-undang sebelumnya,” jelas Presiden.
Inilah, menurut Presiden, yang akan menjadi sebuah lompatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha, dan UKM sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi signifikan kepada dunia usaha.
Ibu Kota Baru
Soal Ibu kota baru, Presiden menceritakan bahwa bukan hanya pindah lokasi atau memindahkan gedung kementerian atau gedung istana, namun yang terpenting adalah perpindahan mindset, pola pikir, pola kerja, dan kultur kerja.
“Sehingga yang kita instal yang pertama kita menginstal sistem sehingga orang mengikuti sistem itu, ini yang ingin kita kerjakan, bukan yang lain-lain,” tambah Presiden.
Di Ibu kota yang baru nanti, menurut Presiden, transportasi umum atau transportasi massalnya adalah autonomous. “Mobil-mobil pribadi nanti juga akan autonomous vehicle, electric vehicle dan autonomous vehicle. Dan saya juga memiliki mimpi besar agar kita ini menjadi ibu kota pertama yang transportasi massalnya, transportasi pribadinya memakai electric vehicle dan autonomous vehicle,” tutur Presiden.
Semua sistem yang ingin dibangun, menurut Presiden, agar semua efisien dan murah. Di akhir sambutan, Presiden memohon dukungan semua pihak untuk perpindahan ibu kota ini karena di sana akan ada sebuah perpindahan transformasi ekonomi di Indonesia menuju ke sebuah peradaban.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (001)
Tag: Investasi