JAKARTA.NIAGA.ASIA-Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Kaltara, merupakan provinsi termuda di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, terus mengusahakan percepatan pelayanan di perbatasan.  Percepatan diusahakan mengingat banyaknya daerah tertinggal yang terbatas infrastrukturnya, dan lainnya.  Dalam lima tahun ini, dengan dukungan Kabinet Kerja, Kaltara berusaha bergerak cepat mengatasi permasalahan ini.

Demikian diungkap Gubernur Kaltara, DR H Irianto Lambrie dalam paparan bertema “Akselerasi Pelayanan Publik Provinsi Kaltara” ketika menjadi narasumber dalam acara The IPS Forum 2018 yang berlangsung di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (7/11/2018) siang

Dialog dengan dengan fokus tema “Expanding Service Delivery” ini, menghadirkan 4 narasumber. Selain  Irianto Lambrie, ada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT),  Eko Putro Sandjojo. Mrs Kelly McLaughn, perwakilan World Bank,  serta Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sumedi Andono Mulyo.

Menurut gubernur Kaltara, ada 3 aspek kebijakan pembangunan perbatasan yang diarahkan di Kaltara.  Pertama; aspek infrastruktur kawasan perbatasan. Ini sudah diwujudkan sangat cepat saat ini, seperti jalan perbatasan, pembangunan bandara dan lainnya di wilayah perbatasan. Kedua;  aspek pengembangan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Ketiga;  aspek pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan.

“Tadi juga saya paparkan  persoalan terkait masalah bidang pendidikan, kesehatan, termasuk bidang infrastruktur, serta capaian-capaian yang telah dilakukan di Kaltara dalam lima tahun sejak dibentuk,” kata Irianto. “Tentang kondisi pedesaan di Kaltara, sudah lebih baik, tapi secara umum persoalan yang dihadapi sama dengan yang disampaikan Pak Mendes-PDTT,” tambahnya.

Kades perlu pendampingan

Dalam forumnya, Mendes-PDTT, Eko Putro Sandjojo  menyebutkan, bahwa pelayanan publik merupakan produk dan kapasitas dari pelayan publik itu sendiri.  Kondisi saat ini, di desa dan daerah tertinggal, 60 persen Kades hanya tamatan SD dan SMP. Dari itu, dibutuhkan pendampingan yang kuat, lantaran sejak 2015, Pemerintah Indonesia mengucurkan dana desa. Dan bersama World Bank kini ada ribuan pendamping desa. “Dengan pendampingan yang baik, Kades yang ada mampu mengelola anggaran dana desa dengan baik. Penyerapan dana desa juga terus meningkat dari tahun ke tahun,” kata Eko.

Penyerapan dana desa yang terus meningkatkan  menunjukkan kemampuan tata kelola dana desa sudah baik. Bahkan pemanfaatan dana desa itu telah berujung pada terbangunnya sejumlah sarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan sarana peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Mendes-PDTT menegaskan, kunci keberhasilan pemanfaatan dana desa adalah partisipasi aktif masyarakat. Sementara dalam pengawasannya, Kemendes-PDTT berkoordinasi dengan BPK, Inspektorat, Kepolisian dan lainnya. Kemendes-PDTT pun ditargetkan menuntaskan 15 ribu desa menjadi desa mandiri. (001)