SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H Isran Noor mengajak masyarakat Kaltim berdo’a agar ibukota negara Indonesia dipindahkan ke Kaltim karena secara ekonomis akan menguntungkan ekonomi daerah, jumlah uang berputar di Kaltim akan meningkat jumlahnya.

“Saya sudah menerima undangan dari Presiden untuk mempresentasikan kesiapan Kaltim di Jakarta nanti tanggal 5 Agustus nanti. Bantu dengan do’a,” kata Isran dalam sisipan sambutannya setelah  melantik tiga pejabat eselon II, III, dan IV di Pendopo Etam, Rabu (31/7/2019).

Pejabat eselon II yang dilantik antara lain, Muhammad Sa’duddin sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim menggantikan H Fathul Halim, Abu Helmi sebagai Assisten II Sekdaprov Kaltim, H Ichwansyah, dan Fathul Halim sebagai Assisten III Sekdaprov Kaltim menggantikan, H Bere Ali.

Menurut Isran, apabila Kaltim dipilih menjadi ibukota negara, itu menguntungkan perekonomian daerah dan masyarakat. Dari kegiatan pembangunan prasaran dan sarana pusat pemerintahan saja sudah mengalir uang ke Kaltim ratusan triliun.

Bappenas menyebut Rp460 triliun lebih. Efek ekonomi lanjutannya juga besar dari berkantornya pegawai berbagai kementerian di Kaltim. “Akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat,” ujarnya.

Dijelaskan, bahan presentasinya sudah rampung dan dari berbagai persyaratan yang ditetapkan Bappenas, Kaltim sudah memenuhi syarat, baik dari aspek topografi, demografi, sosial, infrastruktur, keamanan dan pertahanan, maupun ketertiban. “Saya akan konsentrasi menjelaskan apa-apa yang sudah kita miliki untuk jadi ibukota negara,” kata Isran.

“Saya tidak akan mengatakan keunggulan Kaltim dalam presentasi, karena akan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap daerah lain (Kalteng). Kita akan menyampaikan apa adanya,” sambungnya.

Isran memperkirakan Presiden akan mengumumkan daerah yang akan ditetapkan menjadi ibukota negara saat menyampaikan nota pidato kenegaraan di DPR-RI tanggal 16 Agustus, atau bisa jadi saat  Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dilantik sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 tanggal 20 Oktober. (001)