Pada tanggal 19 Desember lalu berlangsung Focus Group Discussion (FGD). Dalam diskusi itu dibahas prospek pengembangan dan peningkatan pemanfaatan gas bumi di Kalimantan yang digagas BPH Migas di Hotel Senyiur Samarinda. Dalam diskusi itu Gubernur Kaltim, H Isran Noor memberikan arahan. Kemudian muncul pembicaraan di masyarakat seolah-seolah Isran Noor lebih memilih pipanisasi gas ke Pulau Jawa, padahal yang benar adalah Isran Noor menegaskan, seharusnya pemerintah pusat memprioritaskan pipanisasi gas di Kaltim khususnya, dan Kalimantan pada umumnya. Berikut Niaga.Asia menuliskan kembali pokok-pokok pikiran Gubernur Kaltim, H Isran Noor tentang pipanisasi gas dari Kaltim ke Pulau Jawa.
Keinginan rakyat Kaltim adalah pipanisasi gas di Kaltim khususnya, dan Pulau Kalimantan yang diperioritaskan pemerintah pusat, bukan pipanisasi gas ke Pulau Jawa. Keinginan rakyat Kaltim sudah seharusnya lebih diperhatikan karena Kaltim daerah penghasil gas.
Pipanisasi gas di Kaltim sangat diperlukan agar masyarakat tidak lagi kekurangan pasokan gas. Pipanisasi gas di Kaltim akan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah. Industri-industri pengolahan yang sudah ada dan yang akan dibangun di Kaltim juga memerlukan pasokan gas.
“Kita minta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bisa memperhatikan dan menerima keinginan rakyat Kaltim, karena itu yang berkeadilan bagi rakyat Kaltim khususnya,” kata Isran Noor saat memberikan arahan pada FGD tersebut. Pengambilan kesimpulan haruslah betul-betul dilakukan dengan cermat, sesuai data yang akurat, sehingga pengembangan dan peningkatan pemanfaatan gas bumi di Kaltim bisa dirasakan masyarakat.
Catatan dari Seminar Migas: Pendistribusian Masih Memerlukan Infrastruktur
Tiga Blok Migas di Kaltim Berada di Fase IV
FGD dibuka Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa. Hadir Asisten Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim H Ichwansyah, Anggota DPR RI asal Kaltim Ikhwan Datu Adam dan Anggota Komite II DPD RI.
Gubernur menegaskan, untuk keadilan, Pemprov Kaltim sangat berharap pengembangan dan peningkatan pemanfaatan gas bumi, serta pipanisasi gas tidak merugikan rakyat,khususnya rakyat Kaltim. Bahkan jangan sampai ada kesenjangan antar wilayah. Artinya, Kaltim sangat memerlukan keadilan dalam pemanfaatan gas. “Program atau proyek pipanisasi gas ke Pulau Jawa , pengelolaan dan pemanfaatan gas harus betul-betul dikomunikasikan dan dikoordinasikan,” tegasnya.
Dikatakan pula, hingga saat ini rakyat Kaltim belum merasakan begitu banyak manfaat dari pengelolaan minyak dan gas bumi. Jika pipanisasi gas di Kaltim khususnya dan Pulau Kalimantan pada umumnya betul-betul terwujud, tentu pembangunan infrastruktur lainnya juga dapat terwujud, termasuk tumbuhnya industri pengolahan di Kalimantan. Apabila pipanisasi gas dalam daerah Kaltim sudah terpasang, kata Isran, Pemprov Kaltim siap mendukung pipanisasi gas ke Pulau Jawa. “Bangun dulu pipanisasi gas dalam daerah Kaltim, setelah itu, jika proyek pipanisasi gas ke Pulau Jawa memerlukan rekomendasi dan izin, hari ini diurus, besok kami terbitkan,” ujarnya.
Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa dalam FGD i tersebut mengatakan, rencana pipanisasi gas dari Kaltim, tahap awal untuk di wilayah Kalimantan. Rencana pemerintah pusat adalah membangun pipa transmisi gas bumi, mulai dari Kaltim, Kalsel, Kalteng hingga Kalbar masuk dalam rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional 2012-2030. “Proyek ini sudah ada perencanaannya. Pekerjaan pembangunannya tinggal menunggu proses lelang,” ungkap Fanshurullah.
Menanggapi apa yang disampaikan Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, kepada wartawan Isran mengatakan, apa yang direncanakan BPH Migas, yaitu membangun pipanisasi gas di wilayah Kalimantan adalah bagian dari perencanaan strategis untuk masa akan datang yang disiapkan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.
Pipanisasi gas dalam wilayah Kalimantan tersebut untuk kepentingan jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat, Prosesnya juga cukup panjang, sehingga baru bisa dinikmati 10-15 tahun akan datang. “Pipanisasi gas di wilayah Kaltim dan provinsi lain di Pulau Kalimantan untuk kebutuhan masa yang akan datang,” kata Isran .
Menurut Isran, pipanisasi gas di wilayah Kalimantan sangat membantu pemerintah pusat dalam mensejahterakan rakyat dan salah satu bentuk negara hadir untuk rakyat. Pipanisasi gas di wilayah Kalimantan akan mendukung terbangunnya industri-industri pengolahan di wilayah Kalimantan. Misal, di Pagatan Kalimantan Selatan dan Singkawang Kalimantan Barat. “Karena sumber gasnya dari Kaltim maka pipanisasi gas di wilayah Kaltim yang perlu diprioritaskan, sehingga rakyat Kaltim semakin sejahtera. Jika rakyat sejahtera, rakyat akan menghargai pemerintah, karena rakyat melihat negara sudah hadir untuk rakyat. Artinya, negara adil untuk rakyat,” jelasnya. Isran.
Infrastruktur Pipa Sangat Kurang
Penyebab sumber daya alam berupa gas alam yang dihasilkan Kaltim belum memberi dampak siginifikan menopang industri dan kebutuhan rakyat Kaltim, sebetulnya sudah diungkap dalam Seminar Migas yang diselenggarakan SKK Migas-Pemprov Kaltim di Lamin Etam tanggal 13 September lalu.
Dalam seminar itu dikatakan, pendistribusian gas di Kaltim terkendala infrastruktur berupa pipa, termasuk belum terbangunnya jaringan pipa ke lokasi-lokasi pembangkit tenaga listrik, atau PLTGU dan KIK Maloy di Kutim, KIK Karingau di Balikpapan dan Buluminung di Penajam Paser Utara. Konsumen gas baru akan menikmati nilai tambah dari gas yang dihasilkan Kaltim apabila ada infrastruktur berupa pipanisasi.
Kemudian dalam seminar itu juga diperoleh informasi, pipanisasi gas di wilayah Kalimantan sangat penting mengingat, cadangan gas di Kaltim terus menyusut, sehingga dalam beberapa puluh tahun ke depan, kebutuhan gas di Kaltim, seperti PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang dan provinsi lainnya akan dipasok dari ladang gas di Natuna, Kepulauan Riau melalui pipa yang ada di Kalimantan Barat. Bahkan kedepan harga gas semakin mahal karena biaya eksploirasi dan eksploitasi semakian mahal karena potensi migas di Kaltim ada di wilayah pantai, atau 12 mil laut dari pantai.
Seminar Energi merupakan ide yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, H Awang Faroek Ishak kepada SKK Migas agar dapat memberikan informasi secara komprehensif sehingga perangkat daerah, tokoh masyarakat, mahasiswa, Pemkab/Pemkot se-Kaltim, dan masyarakat umum di Kaltim memperoleh gambaran lengkap mengenai kegiatan migas dan energi dari hulu ke hilir.
Seminar dibuka langsung Gubernur Kaltim dan dihadiri Pengawas Internal SKK Migas Kalimantan-Sulawesi, Taslim Yunus, Kepala Divisi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas, Luky Agung Y, Kepala Divisi Perencanaan Eksplorasi, Shinta Damayanti, Kepala Divisi Program dan Komunikasi, Wisnu Wibawa Taher, Senior Manager Humas Kalsul, Sebastian Julius, dan pimpinan management KKKS Wilayah Kaltim.
Sedangkan pembicara yang dihadirkan sebagai narasumber adalah Presdir Pertamina Hulu Indonesia, Bambang Manumayoso, Kasubag Umum BPH Migas, Dina Amari, Group Head, Marketing of PGN, Ahmad Cahyadi, Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Kaltimra, Leonardo Buntoro. Seminar dihadiri lebih kurang 350 peserta yang terdiri dari pejabat daerah, FKPD, OPD, Forum / tokoh masyarakat, BUMN/BUMD, Media lokal, dan KKKS Kaltim.
Berdasarkan catatan Niaga.Asia, realisasi lifting (produksi) migas semester I 2018, termasuk di Kaltim sebesar 1,92 juta barel per hari (bph), menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai 1,93 juta bph.
Jika dirinci, penurunan lifting migas berasal dari penurunan lifting minyak bumi semester I 2018 tercatat hanya 771 ribu bph, atau menurun sebesar 3,9% dibandingkan semester I 2017. Sedangkan lifting gas tercatat mencapai 1,15 juta bph, lebih tinggi dibandingkan kinerja semester I 2017 sebesar 1,13 juta bph, atau naik 1,8%. Sedangkan lifting gas, tiga KKKS terendah antara lain Pertamina Hulu Mahakam (83,3%), Kangean Energi Indonesia (91,7%), dan Pertamina Hulu Energy WMO (92,6%). Penyebab menurunnya lifting minyak didominasi oleh menurunnya kinerja produksi sumur minyak yang sudah tua dan permasalahan internal dari KKKS.
Kepala Divisi Perencanaan Eksplorasi, Shinta Damayanti mengungkapkan, upaya pencarian migas di Kaltim tidak lagi di daratan, tapi ke laut lepas, atau 12 mil laut lebih dari pantai. Pencarian migas di lepas pantai jauh lebih mahal dibandingkan di daratan. Biaya eksploirasi 1 sumur di darat bekisar 5-7 juta US Dolar, sedangkan di lepas pantai 10-15 juta US Dolar. “Perlu investasi dalam jumlah besar bagi pencarian migas di lepas pantai dan itu menjadi tantangan kedepan sebab, memerlukan teknologi tinggi,” ucapnya.
Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Kaltimra, Leonardo Buntoro dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, pembangunan pembangkit listrik dengan energi primer berupa gas terkendala pada infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur yang dimaksud adalah jaringan pipa dari sumber gas ke pembangit. “Gas tersedia dalam jumlah yang cukup, tapi pipanya belum ada Untuk pipa gas ke PLTGU Tanjung Batu, Kukar, PLN membiayai sendiri pipanya. Untuk di Sambera gas diangkut lewat angkutan darat,” kata Buntoro.
Ia juga mengisyaratkan, perlu institusi terkait duduk bersama dengan PLN dalam membuat perencanaan distribusi gas dan harga gas agar pembangunan pembangkit menggunakan gas dan operasionalnya bisa lancar supaya tidak habis waktu untuk negosiasi harga gas. “Kadang pembangkitnya siap operasional, tapi harga gas belum disepakati, akibatnya pembangkit tertunda-tunda dioperasikan,” ujarnya.
Group Head, Marketing of PGN, Ahmad Cahyadi membenarkan jaringan gas di Kaltim masih sangat terbatas, belum ada perencanaan yang matang ada pipa gas hingga ke kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan termasuk ke lokasi pembangkit listrik milik PLN.
“Jaringan gas untuk masyarakat pun baru beberapa tahun dimulai. Ada yang berjalan lancar, tapi ada pula yang menghadapi kendalala di lapangan. Pembangunan jargas bagi masyarakat tidak dikerjakan oleh PGN (Perusahaan Gas Negara), tapi oleh Pertamina sebagai penugasan dari Kementerian ESDM,” paparnya.
Tentang gas LPG subsidi 3 kilogram yang sering sulit didapat masyarakat, Kasubag Umum BPH Migas, Dina Amari mengatakan, Untuk gas subsidi 3 kilogram, sebenarnya berdasarkan hitungan rumah tangga orang miskin. Jumlahnya hanya 25 juta rumah tangga. Pertamina saat ini menyediakan 57 juta gas tabung 3 kilogram, tapi faktanya masih kurang. “Kesimpulannya adalah, ada yang salah dalam distribusinya, yakni pelaku UMKM juga menggunakan gas 3 kilogram,” katanya.
Gas 3 kilogram, sesuai ketentuan yang berlaku adalah bagi rumah tangga yang sebelumnya menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar, namun setelah program itu diluncurkan ada yang tak berhak menggunakan gas 3 kilogram, ikut menggunakan.
Dina mengatakan, kedepan akan dilakukan pemisahan warna tabung gas 3 kilogram untuk subsidi dan nonsubsidi. Gas subsidi dengan warna tabung tersendiri nanti hanya dapat dibeli oleh pengguna kartu khusus yang dibagikan ke warga miskin. Sedangkan pelaku usaha yang menggunakan gas, menebus gas 3 kilogram non subsidi dengan warna tabung berbeda. (intoniswan)