SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Gubernur Kaltim, H Isran Noor berharap ditengah semangat otonomi daerah dan mempercepat kesejahteraan rakyat, pengusahaan  sumber daya alam yang dilakukan masyarakat seperti tambang galian  goglongan C (batu dan pasir) perizinannya cukup diberikan camat saja, dipermudah agar masyarakat bisa beraktifitas resmi.

Hal itu disampaikan Isran saat meresmikan Gedung Baru Dinas Perindagkop Kaltim di Jalan MT Haryono, Rabu (27/4/2022).

“Dulu ketika saya jadi bupati, galian C itu diserahkan ke camat saja, tujuannya memberikan kemudahan kepada masyarakat, mudah pengawasan dan pembinaannya serta memperluas lapangan kerja,” ungkap Isran, sebagaimana dikutip Tim Publikasi Adpim Setda Kaltim, Kamis (28/4/2022).

Menurut Isran,  ia menyayangkan, secara perlahan sejumlah kewenangan kabupaten dan kota perlahan-lahan di pindahkan ke pusat termasuk galian C.

“Bagaimana nggak jadi masalah sosial, jika urusan nambang pasir, batu kerikil, tanah urug yang termasuk dalam golongan c itu izinnya ke pemerintah pusat di Jakarta,” bebernya seraya menceritakan pengalaman seorang pengusaha pasir  yang harus mengeluarkan biaya dan waktu tak sedikit untuk mendapatkan izin nambang pasir sungai.

Iapun mengungkapkan, saat mengikuti RDP dengan Panjal Illegal Mining Komisi VII DPR-RI, diketahui dari 700 permohonan izin tambang galian golongan C, tercatat sekitar  500 yang belum diterbitkan Kementerian ESDM.

Akibat lambannya izin, ungkapnya terjadi penambangan illegal atau Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang akhirnya berdampak terhadap penerimaan negara, bertambah rusaknya lingkungan dan masyarakat akhirnya berhadapan dengan apparat hukum.

“Parahnya, wibawa pemerintah dalam hal pertambangan menurun, seharusnya hal-hal yang menyentuh rakyat banyak ini semakin dipermudah urusannya terlebih di tengah kelesuan ekonomi,” sebut Isran yang disambut aplusan undangan termasuk sejumlah pejabat Kementrian Perdagangan RI.

Penulis : Intoniswan | Editor : Intoniswan

Tag: Penambangan Pasir Laut