SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Ketua Komisi I DPRD Kaltim, menegaskan tambang batubara liar tidak hanya merusak lingkungan, tapi truk angkutan batubara juga menghancurkan jalan umum, seperti ruas negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten di Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Jadi negara dan provinsi, kabupaten, jalan lingkungan yang dipake hauling itu adalah jalan negara. Jadi ini bukan lagi pengaduan masyarakat. Saya sendiri beserta rombongan Komisi 1 menemukan langsung di lapangan,” kata Jahiddin lagi pada Niaga.Asia, Selasa lalu.
Menurutnya, Komisi I mendorong pemerintah melalui instansi terkait agar melakukan penegakkan hukum terhadap permasalahan tambang batubara liar di sejumlah kecamatan, misalnya di Samboja dan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Komisi I akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kabupaten Kukar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kukar, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim, Dinas ESDM Kaltim serta Kapolres Kukar terkait dengan penertiban tambang-tambang liar,” kata Jahiddin pada Niaga.Asia, Selasa lalu.
Menurut politisi PKB ini, desakan agar pemerintah mendorong instansi penegak hukum menghentikan tambang liar sebab, Komisi I menemukan langsung aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Marangkayu ketika melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Sangatta beberapa waktu lalu.
“Dalam tenggang waktu hanya kurang lebih 1 jam kita liat sendiri kurang dari 100 unit kendaraan yang melintasi jalan raya memuat batubara dari hasil tambang liar itu,” beber Jahiddin.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Gakkum Wilayah Kalimantan, Subhan menerangkan, kasus-kasus tambang liar di Kaltim saat ini menjadi perhatian Pusat (KLHK /Dirjen Gakkum LHK). Soal penangangannya, Balai Gakkum Kalimantan masih menunggu instruksi dari Pusat guna sinergitas penanganannya.
“Terkait kasus tambang yang di Sebulu dan wilayah Kecamatan Marangkayu , karena sifatnya sudah massif, pemerintah pusat mengambil alih penanganannya, kita telah men-suport data-data dan informasi yang diperlukan,” tandas Subhan. (*)
Tag: Tambang Ilegal