SAMARINDA.NIAGA.ASIA- Anggota Panitia Khusus (Pansus) KEK Maloy di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Jawad Sirajuddin pesimis KEK Maloy bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), karena pemerintah pusat telah mengambilalih kewenangan mengatur KEK dari pemerintah daerah.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mempersempit peluang pemerintah daerah memungut pajak daerah, retribusi daerah, serta mendapatkan sumbangan dari pihak ketiga, dalam hal ini dari pelaku usaha di KEK Maloy.

“Semula kita berpikir meningkatkan PAD dengan membuat Perda tentang KEK Maloy, tapi setelah ada UU Cipta Kerja dan kewenangan mengatur KEK diambilalih pemerintah pusat, maka Raperda tentang KEK Maloy, meski disahkan jadi Perda, tak akan efektif,” kata Haji Jawad saat berbicara dengan wartawan dari berbagai media.

Menurutnya, dengan hilangnya kewenangan pemerintah daerah mengatur KEK (Maloy), maka hilang pula hak daerah memungut pajak atau retribusi dan mengatur KEK dengan Perda tentang RTRW.

“Pansus  KEK Maloy menerima surat dari  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).  Dalam surat itu dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah menetapkan RTRW dalam  kawasan strategis provinsi sudah tidak ada lagi, selanjutnya diambilalih  pemerintah pusat,” ungkapnya.

Kemudian,sejak  tanggal 1 hingga 4 Desember 2020 lalu, Pansus KEK Maloy juga telah bertemu dengan Kementerian ATR/BPN dalam rangka minta penjelasan secara langsung tentang surat yang dikirim ke Pansus.

“Dalam kegiatan konsultasi itu, Kementerian ATR/BPN  mengimbau pemda menyesuaikan RTRW Kutai Timur dan Kaltim,” kata Haji Jawad.

Ditambahkan pula, Pansus KEK Maloy tak ingin buru-buru menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut, karena lebih baik  menunggu penjelasan lebih detail dari pihak Kementerian ATR/BPN.

“Lebih baik kita tidak membuat kesimpulan apa-apa dulu, sambil menunggu informasi yang lengkap,” pungkasnya. (*)

Tag: KEK