aa
Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie  dalam diskusi  mengenai Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi dalam acara “Bali Green Leadership Forum” di Mercure Hotel Nusa Dua Bali, Kamis (23/1/2020). (Foto Infopubdok Kaltara)

BALI.NIAGA.ASIA-Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan fiskal transfer berbasis ekologi atau yang disingkat dengan TAPE. Kebijakan ini kita ambil, sebagai wujud komitmen Pemprov Kaltara dalam mitigasi perubahan iklim. Juga dalam hal konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menjadi narasumber  dalam diskusi  mengenai Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi dalam acara “Bali Green Leadership Forum” di Mercure Hotel Nusa Dua Bali, Kamis (23/1/2020).

Dalam diskusi itu hadir antara lain beberapa kepala daerah, pejabat Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta beberapa Organisasi Non Pemerintah.

Irianto Lambrie menjadi salah satu narasumber bersama Matius Awoitauw, Bupati Jayapura, Provinsi Papua. Diskusi dipandu Prita Laura, mantan presenter media nasional yang kini aktif di organisasi lingkungan.

“Bali Green Leadership Forum” membahas tentang peran Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan berbasis kelestarian lingkungan. Forum digagas  Lembaga Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) bersama The Asian Foundation dan United Kingdom-Aid.

Menurut  Irianto, implementasi dari kebijakan TAPE, Pemprov Kaltara menerapkan pemberian Bantuan Keuangan (Bankeu) ke kabupaten/kota berbasis ekologis. Artinya, penggunaan anggaran yang berasal dari Bankeu Pemprov Kaltara harus dilakukan dengan berbasis ekologi.

“Sebagai dasar hukumnya untuk penerapan fiskal berbasis ekologi ini, kita telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2019, sebagai perubahan Pergub Nomor 48 Tahun 2019  tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltara,” ungkapnya.

Dijelaskan, dalam menjalankan TAPE ada empat hal penting  dipedomani. Pertama, dalam mengambil sebuah kebijakan yang paling utama adalah  meluruskan niat dan keinginan. “Apapun itu, kalau baik dan kita niatkan secara lurus, akan menghasilkan hal yang baik dan bermanfaat,” kata Irianto.

Yang kedua,  memperluas ruang publik. Artinya, beri kesempatan yang terbaik untuk semua masyarakat. Dan perlu diketahui, selain masyarakat daerah sendiri, juga ada investor sebagai bagian dari masyarakat yang perlu  diperhatikan kepala daerah.

“Untuk itu lah, ciptakan situasi daerah yang baik. Sehingga akan mendatangkan investasi.”

Ketiga, adalah perbaiki tata kelola. Utamanya tata kelola keuangan. Dalam pembangunan Kaltara, pertama yang menjadi perhatian  adalah tata kelola keuangan yang baik.  “Dan Alhamdulillah berhasil. Dan diakui juga, Kaltara sejak awal berdiri secara berturut-turut mendapatkan penilaian WTP tanpa catatan dari BPK RI,” Irianto menerangkan.

Yang terakhir,  kata Irianto, keberhasilan program juga didukung oleh faktor leadership. Bagaimana pemimpinnya. Kalau pemimpinnya punya komitmen baik, bisa bekerja, Insya Allah akan berhasil. (001)

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *