SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Kawasan pertahanan dan keamanan (hankam) telah terakomodir di RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provini/Kabupaten/Kota di Kaltim yang dilengkapi dengan indikasi program dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Namun, dalam skala pemetaan RTRW yang bersifat makro, maka kawasan hankam  belum tergambarkan dalam peta RTRW Privinsi/Kabupaten.

“Supaya kawasan hankam tergambarkan di peta dan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih implementatif harus didasarkan pada rencana rinci tata ruang seperti rencana detil tata ruang (RDTR) dengan skala 1:5.000,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim, HM Taufik Fauzi dalam makalahnya yang disampaikan pada Rapat Kerja dalam Rangka RTRW Kaltim bersama Jajaran Kemenhan di Samarinda, Kamis lalu.

RTRW di Kaltim Belum Sepenuhnya Akomodir Kepentingan Pertahanan Negara

Menurut Taufik, supaya Kaltim memiliki RDTR, maka diperlukan percepatan penyusunan dan penetapan peraturan daerah (perda) tentang RDTR. Kemudian dengan adanya Permen ATR No 1 Tahun 2018 ten tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, maka Kaltim akan melakukan penyesuaian untuk mengakomodir kawasan hankam dalam tahap revisi RTRW. “RTRW Provinsi Kaltim berlaku 2016-2036, dan akan dilakukan peninjauan kembali pada tahun 2020, revisi pada 2021, dan penetapan revisi pada tahun 2022,” ungkapnya.

Dijelaskan pula pada RTRW Kabupaten Kutai Barat (Kubar), belum tergambar kawasan peruntukan hankam karena masih tergabung dengan Kabupaten Mahakam Ulu. Dari itu perlu percepatan peninjauan kembali RTRW-nya.

Taufik juga menginformasikan bahwa pada rancangan perda RTRW Kabupaten Mahakam Ulu, belum teridentifikasi sarana/prasarana pertahanan dan kemananan negara. “Kita perlu koordinasi antar tingkat pemerintah dan lintas sektor dengan menginventaris program-program antar instansi yang terkait dengan kawasan pertahanan, terutama dalam pertahanan dan kemanan negara,” ujarnya. (001)