TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA–Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring selama masa pandemi COVID-19 juga membuat tenaga pendidik kena imbasnya, khususnya pengajar sekolah swasta.

“Perlu perhatian Pemkab bagi para guru swasta tersebut,” kata Wakil I Ketua DPRD Berau, Syarifatul Syadiah pada Niaga.Asia, Rabu (5/8/2020).

Menurut Syarifatul, dia menerima laporan dari mereka (guru-guru swasta), terutama guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK. Karena tidak ada kegiatan belajar mengajar (KBM) selama masa panemi, orangtua siswa tidak membayar iuran bulanan sekolah anaknya.

“Karena tidak ada KBM, para tenaga pengajar ini juga tidak bisa menerima gaji karena pihak sekolah juga tiak menerima iuran orangtua siswa tersebut. Jadi mereka juga harus diberi perhatian serta layak menerima bantuan dari pemerintah,” jelasnya.

Dikatakan Syarifatul, selama ini fokus penerima bantuan masih di UMKM dan warga kurang mampu saja. Padahal masih banyak yang juga terdampak akibat pandemi Corona, salah satunya guru swasta. Namun, untuk hal ini DPRD sudah memperjuangan agar para guru juga bisa mendapatkan bantuan misalnya seperti BLT.

“Ada sekitar 200 guru swasta yang mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan dan ini juga sudah disetujui Bupati Berau H.Muharram. Kalau memang mereka layak menerima bantuan ya akan diberi, tapi kalau misalnya mereka masih ada suami yang bekerja sebagai PNS, maka bisa dipertimbangkan untuk dapat bantuan atau tidak. Kecuali yang kondisi keluarganya benar-benar membutuhkan misalnya suaminya hanya seorang buruh, maka harus mendapatkan bantuan,” lanjut Syarifatul.

Tak hanya itu, nasib para guru PAUD ini juga masih diperjuangkan agar bisa mendapat insentif sebesar Rp 1 juta, seperti yang didapat guru di kampung-kampung. Insentif tersebut dikucurkan dari Alokasi Dana Kampung (ADK) yang ada di masing-masing kampung. (mel/adv)

Tag: DPRD Berau