NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Sejumlah usulan pembangunan fisik dan non fisik hingga keluhan kurang berperannya perusahaan dalam membangun wilayah muncul dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan 2018.
Sektor infrastruktur seperti jalan di desa-desa yang belum terbangunan diharapkan menjadi prioritas pemerintah daerah dalam perencanan anggaran tahun 2019, karena beberapa usulan 2 hingga 3 tahun sebelum hingga kini belum sepenuhnya dilaksanakan pemerintah.
“Berbagai usulan 2-3 tahun lalu yang tak diakomodir Pemkab Nunukan akan kita perjuangkan lewat pokok-pokok pikiran DPRD Nunukan, “ kata Ketua DPRD Nunukan, H Danni Iskandar dalam Musrenbang Kecamatan Se Menggaris, Rabu (07/02). Anggota DPRD Nunukan lain yang turut hadir adalah H. Irwan Sabri, H. Saleh Kembar, Anto Bolokot, dan H. Hadra Andi Hamid.
Menurut Danni, sebagian usulan musrenbang 2016 -2017 sudah masuk dalam program pembangunan 2018, tapi sebagian belum terakomodir karena keuangan daerah sedang defisit.
Usulan pembangunan infrastruktur yang belum terealisasi tahun 2018 masih ada peluang untuk dilaksanakan, caranya adalah dengan mengusulkan kegiatan lewat pokok-pokok pikiran dewan. “Setiap anggota Dewan memiliki hak untuk mengajukan usulan bagi memenuhi aspirasi masyarakat melalui pokok pikiran mereka,” ungkapnya.
Selain itu, Dewan memiliki hak mengajukan usulan kegiatan untuk masyarakat lewat penyerapan aspirasi saat reses, namun sekali lagi, tidak semua pokok pikiran dan aspirasi reses bisa direalisir dalam tahun anggaran yang sama, semua butuh proses. “Usulan masyarakat yang belum diakomodir tetap kita perjuangkan,” tandas Danni.
Terhadap tuntutan desa-desa mendapatkan bantuan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari perusahaan di wilayahnya sendiri, Danni menegaskan itu wajar dan memang haknya. Masalah sekarang adalah pemerintah kurang memperhatikan penyaluran dan penggunaan dana CRS tersebut. “ Banyak desa, seperti Desa Tabur Lestari mengeluhkan minimnya perhatian perusahaan terhadap wilayah mereka, bahkan ada desa yang dalam 2 tahun ini tidak mendapatkan bantuan CSR, padahal lokasi perusahaan berada di desa tersebut,” tambahnya.
Danni merangkan, DPRD Nunukan selalu berusaha memperjuangan aspirasi masyarakat disemua kecamatan tanpa mebeda-bedakan. Usulan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, sekolah dan kebutuhan lainnya menjadi prioritas utama Dewan, apalagi Sei Menggaris berada di garis perbatasan RI-Malaysia.
Sementara itu Camat Sei Menggaris, Darwin dalam pertemuan Musrenbang mengakui masih banyak harapan masyarakat desa yang belum dipenuhi pemerintah. Pembangunan yang sudah berjalan diharapkan ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.“Ada pembukaan jalan sudah bertahun-tahun. Kalau bisa jalan itu ditingkatkan menjadi aspal atau setidaknya pengerasan,” bebernya.
Kecamatan Sei Menggaris memiliki wilayah yang cukup luas, wilayah ini dihuni banyak perusahaan tambang dan perusahaan perkebunan sawit. Sebagian penduduknya merupakan warga transmigrasi dan buruh sawit dengan kondisi ekonomi sangat sederhana. Sektor pendidikan khususnya di desa-desa terpencil masih kekurangan guru dan fasilitas belajar. Bahkan ada sekolah dengan status filial hampir tutup karena ditinggalkan guru pengajar.“Itu tadi keluhan Kades Semaja, sekolah Filial Semaja hampir tutup karena guru-gurunya berhenti tidak mendapatkan gaji,” tutur Darwin. (002)
Tag: Kalimantan UtaraKaltaraNunukanParlementaria