JAKARTA.NIAGA.ASIA- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga minta media mengawal APD (Alat Pelindung Diri) tenaga medis setiba di daerah, benar enggak barang-barang ini tersalurkan sampai rumah sakit yang dituju.
“Gugus Tugas tetap bertanggung jawab apabila ada asosiasi dari dokter spesialis yang masih membutuhkan APD, dengan senang hati kami akan memberikan bantuan, termasuk juga perkumpulan dokter umum,” kata Doni Monardo dalam konferensi pers secara virtual, Senin (20/4/2020).
Kemudian, Doni sangat berharap seluruh komponen gugus tugas di daerah, setiap ada pengiriman APD ke daerah, tolong betul-betul bisa dirancang yang baik, kemudian direncanakan yang baik kira-kira rumah sakit mana yang perlu mendapat prioritas.
“Apabila bantuan-bantuan yang tersalurkan ternyata masih kurang, bisa berhubungan langsung kepada gugus tugas. Intinya adalah bagaimana kita semua harus ikut melindungin para dokter agar terhindar dari musibah, karena mereka harus mendapatkan APD yang premium,” tandas Doni.
Untuk APD yang bukan berstandar WHO, Ketua Gugus Tugas, tentunya tidak bisa melarang karena ada masyarakat yang sekarang dengan semangat melakukan upaya produksi rumah tangga untuk pembuatan APD kita berikan apresiasi.
“Tetapi, sekali lagi, khusus untuk dokter dan perawat kami tetap harus memberikan yang terbaik yaitu APD yang berstandar WHO. Di luar yang WHO mungkin bisa diberikan kepada selain dokter dan selain perawat yang berada di garis terdepan,” jelas Doni.
Pemakaman
Terkait, protokol Covid-19 bagi yang dimakamkan, Doni sampaikan bahwa selama belum ada kepastian dari hasil tes yang diambil oleh dinas kesehatan yang di daerah, maka pasien itu harus tetap diberikan status sebagai pasien Covid-19.
Setelah nanti ada kepastian bahwa bukan atau negatif, lanjut Doni, nanti pencatatannya akan diatur lebih lanjut oleh dinas kesehatan dan dilaporkan ke Pusdatin Kementerian Kesehatan yang nanti akan disampaikan oleh juru bicara pemerintah.
Menyangkut masalah bantuan sosial dari pemerintah pusat agar tidak tumpang tindih, Doni sampaikan bahwa alam beberapa kesempatan Presiden meminta agar masyarakat yang menerima bantuan itu by name by address.
“Jadi dibutuhkan kerja keras dari para pejabat di daerah, termasuk kepala desa bahkan sampai tingkat RT/RW untuk bisa mendata dengan cara yang tepat,” ungkap Doni.
Mengenai Permenhub tentang masih bisanya angkutan massal beroperasi, Doni menekankan bahwa sekali lagi apabila perkantoran sudah disiplin untuk tidak lagi memperkerjakan karyawannya atau tetap bekerja sesuai protokol kesehatan hanya 50 persen, maka otomatis moda transporasi akan dikurangi.
“Tetapi apabila masih terjadi penumpukan di terminal, di stasiun, di halte bus, maka kewajiban kitalah untuk mengangkut, untuk mengantar masyarakat untuk menuju ke tujuannya,” jelasnya.
Kalau mereka tidak dilayani, dibiarkan saja, Kepala BNPB sampaikan akan terjadi penumpukan kembali di stasiun kereta api, di dalam kereta api, di dalam bus, dan juga moda transportasi lainnya yang justru ini akan membahayakan warga.
“Kalau sudah ada 1-2 orang yang positif terpapar tanpa gejala dan sudah pasti sangat mungkin akan menulari orang-orang disekitarnya. Dan kalau di antara yang bergerumbul itu, yang berkelompok itu punya penyakit penyerta, konsekuensinya akan sangat tinggi. Ini yang harus kita hindari,” tandasnya.
Jadi, Doni mengajak mari dicoba lihat ke depan, wartawan juga mungkin setelah ini bisa mengajak mana kantor-kantor yang masih belum taat, termasuk para karyawannya, bisa memberikan informasi kepada gugus tugas daerah kemudian mana kantor masih belum melakukan physical distancing, belum menaati PSBB.
“Kemudian gelar data tentang sebaran ini sebenarnya sudah bisa kita lihat. Nanti dibuka di covid19.go.id itu akan keliatan sebaran di Jakarta kemudian di Jawa Barat dan juga di berbagai daerah lainnya. Dan kita bisa tahu juga melalui platform inaRISK, jadi mudah-mudahan ini bisa membantu semuanya,” pungkas Doni. (*/001)
Tag: Alat Pelindung Diri