SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Komisi II DPRD Kaltim Periode 2019-2024  yang membidangi ekonomi dan keuangan daerah akan mempalajari “kesehatan” Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Kaltim secara detil bersama-sama dengan Pemprov Kaltim agar bisa lebih maju kedepan.

“Langkah pertama Komisi II adalah mempelajari bagaimana ‘kesehatan’ perusahaan daerah itu. Lalu apa yang menjadi kendala dan apa peluang di depan. Komisi II akan berusaha untuk mencari jalan keluarnya.

Dalam waktu dekat kami akan mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut. Kita tunggu ketua komisi II yang masih di Kubar,” kata Sutomo Jabir, anggota Komisi II dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Sutomo, informasi awal yang diketahui anggota adalah beberapa BUMD  tidak  maksimal  menyumbang ke PAD (Pendapatan Asli Daerah), bahkan ada membebani Pemprov.

“Untuk apa mempertahankan BUMD  yang hanya membebani, kan lebih baik dibubarkan saja,” ujarnya.

Komisi II dalam waktu dekat akan menjadwalkan memanggil seluruh pimpinan BUMD  untuk memaparkan kondisi Perusda masing-masing dan apa menurut mereka yang harus dilakukan untuk  memajukan Perusda.

Sampai tahun 2019, BUMD Pemprov Kaltim adalah PT. Bankaltimtara, PD Melati Bhakti Satya
PT. Migas Mandiri Pratama, PT. Ketenagalistrikan Kaltim, PT Agro Kaltim Utama, PT Penjaminan Kredit Daerah, PD Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera, PD Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera, dan PT. Terminal Kaltim Kariangau.

Susunan Komisi II DPRD Kaltim hasil Pemilu 2019 yang sudah disahkan, Ketua Veridiana Huraq Wang (F- PDIP), Wakil Ketua, Baharuddin Demmu (F-PAN), Sekretaris Bagus Susetyo (F- Gerindra) dan Anggota Ahkmed Reza Fachlevi, Ismail, Ali Hamdi, Siti Rizky Amalia, Sutomo Jabir, Puji Hartadi, Safuad, M Syahrun, Nidya Listiyono serta Sapto Setyo Pramono.  (adv)