SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Komisi III DPRD Kaltim bidang pembangunan melakukan inspeksi mendadak ke Bandara APT Pranoto dan Terminal Bus Lempake, Samarinda, Rabu (29/5) siang. Sidak tersebut dilakukan dalam rangka memantau arus mudik lebaran.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandi mengatakan sidak ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab dan bagian dari tugas serta kewajiban dalam rangka membantu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang hendak bepergian luar kota.

Adapun hasil dari sidak tersebut, Ia menyebutkan ada beberapa titik di runway yang mengalami penurunan sehingga perlu untuk dilakukan pelapisan aspal yang disesuaikan dengan kontur tanah. Pasalnya, apabila tak dilakukan akan membahayakan penerbangan.

Pihaknya, mengakui bahwa perbaikan runway akan dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2019. “Jadi baik pemerintah dan dewan sudah sepakat untuk dianggarkan tetapi terkait berapa, itu nanti tunggu pengajuannya dari dinas terkait,” kata Agus didampingi Edy Sunardi, Syafruddin, Dahri Yasin, Veridiana Huraq Wang, Sapto Setyo Pramono, dan Gamalis, Kepala Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto Samarinda, Dodi Dharma Cahyadi, serta lainnya.

Salah satu alasan utama dari rencana pengaspalan runway dimaksud adalah meningkatnya frekuensi penerbangan khususnya pada penambahan rute sehingga dibutuhkan segera tindakan pengaspalan. “1 Juni ada rute baru yang dibuka yakni Jogjakarta dan Bali, dan diperkirakan pengguna atau pemudik mencapai 4500 orang per hari,” sebutnya.

“Secara keseluruhan untuk memenuhi pelayanan kebutuhan para pemudik sudah cukup baik, dan beberapa pemudik juga ketika ditanyai mereka cukup nyaman dan mengaku lebih efesien menggunakan jalur penerbangan,” tambahnya.

Politikus Gerindra itu mengaku bahwa untuk perbaikan akses menuju bandara yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena macet dan banjir ketika memasuki musim penghujan, telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa DAK Tahun 2019.

“Masalah pelebaran jalan termasuk penanganan banjir sudah dianggarkan dan tinggal dilaksanakan oleh Dinas PU Kaltim, karena jalan tersebut berstatus milik pemerintah pusat. Jadi tinggal menyingkronkan dengan program pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang juga bagian dari akses ke bandara,” imbuhnya. (adv/hms4)