SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Perselisihan buruh hingga kasus kekerasan dan pelecehan seksual anak, jadi atensi serius Komisi IV DPRD Kalimantan Timur. Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) milik Pemprov Kaltim, dinilai belum efektif.”Perselisihan buruh sampai hari ini, masih banyak terjadi,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Rusman Yaqub, ditemui Niaga Asia, Sabtu (9/3).

Komisi IV menurut Rusman, mendapatkan data terbaru kasus kekerasan dan pelecehan seksual anak. Tiga tahun terakhir, kata Rusman, terjadi peningkatan yang juga harus diatensi. “Sejak 2016-2019, terjadi peningkatan kasus. Sementara, penanganannya, tidak masif,” ujar Rusman.

Lantas, bagaimana dengan keberadaan P2TP2A Kalimantan Timur? “Pasti belum efektif. Kita kan belun terbiasa kerja bersama. Ego sektoral masih mendominasi sistem kerja kita. Jadi ada yang masih tidak senang, kesuksesan diraih bersama-sama,” ungkap Rusman.

Dalam waktu dekat, pemberdayaan perempuan Pemprov Kaltim, dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bakal diundang ke Karang Paci, untuk membahas sederetan kasus perempuan dan anak. “Saya lagi atur waktu tepat. Yang jelas menurut saya, ini fenomena sosial tidak bisa kita biarkan. Karena ini seperti gunung es. Di atas permukaan sedikit, ternyata di bawah banyak kasus,” ungkap Rusman.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu SD, di kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, dinilaj sebagai kasus luar biasa. Mengingat, pelakunya adalah guru agama, yang seharusnya sangat menjadi panutan peserta didik. “Seperti yang di Kota Bangun, kan guru agama itu. Sudah sejak lama melakukan itu, itu luar bias,” tegasnya.

“Belum lagi sekarang, problem sosial perkotaan itu, tidak hanya di kota, tapi juga ke kampung-kampung. Iya itu, bahkan dilakukan oleh orang-orang terdekat. Sedikut banyak, disebabkan akibat penggunaan teknologi (internet di ponsel) tidak pada tempatnya,” demikian Rusman. (adv)