SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menilai lonjakan Covid-19 di Samarinda hingga fasilitas kesehatan tidak lagi mampu menerima pasien, salah satu penyebabnya adalah masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan (Prokes) dan tak adanya bantuan sosial (bansos) terhadap warga terdampak PPKM Mikro.
“Penerapan PPKM Mikro di Samarinda pun nampaknya tidak berpengaruh terhadap pencegahan dan pemutusan sebaran Covid-19. Buktinya setiap hari kasus Covid-19 mengalami kenaikan,” ungkap Sri Puji Astuti, saat dihubungi Rabu, (21/7/2021)
Menurut Sri, sebenarnya aturan Pemkot Samarinda sangat baik, tapi banyak masyarakat yang kurang mendukung, dikarenakan masyarakat berpikir kalau tidak bergerak yang pasti kebutuhan makan minum pasti tidak terpenuhi.
Menurut politisi Demokrat ini bahwa seharusnya Pemkot Samarinda selain menerapkan PPKM Mikro, juga dibarengi dengan program bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
Mengapa masyarakat acuh tak acuh terhadap upaya Pemkot mencegah Covid-19, karena kebutuhan masyarakat tidak dipenuhi oleh pemerintah.
“Akibatnya lonjakan Covid-19 mulai meningkat, fasilitas kesehatan penuh, banyak rumah sakit yang menolak pasien baru, tenaga kesehatan kurang dan terkapar dan insentif tak kunjung cair. Maka ini sangat berpengaruh terhadap kinerja tenaga kesehatan,” ujarnya.
Dia meminta Pemkot Samarinda agar mendata masyarakat yang isolasi mandiri (isoman) secara pribadi maupun keluarga yang terdampak Covid-19 dan memberikan bantuan sosial sehingga kebutuhannya terpenuhi.
“Tanpa bansos, upaya pemerintah mencegah Covid-19 sulit berjalan sesuai aturan yang ada,” tegasnya.
Dia menilai jangan sampai Pemkot Samarinda menerapkan peraturan PPKM Mikro ini hanya sekedar istilah saja, karena diperlukan berbagai kebijakan dan action nyata untuk memutuskan mata rantai Covid-19 ini.
“Begitu ada aturan diberlakukan baik PPKM Mikro maupun Darurat yang jelas masyarakat butuh uluran tangan pemerintah untuk meringankan beban mereka, karena banyak kegiatan ekonomi masyarakat terpaksa berhenti karena dilarang dalam aturan PPKM Mikro ini,” tutupnya.
Penulis : Muhammad Fahrurozi | Editor : Intoniswan
Tag: PPKM