MAKASSAR.NIAGA.ASIA – Kawasan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar didorong untuk menjadi pelopor Zona Integritas (ZI) Kawasan di Indonesia. Hal ini didasari sebagian besar unit kerja lintas instansi pemerintah yang berada di wilayah Pelabuhan Makassar, telah mendapatkan predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK), bahkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto berharap bahwa ZI Kawasan di wilayah Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dapat segera diwujudkan. Di wilayah ini telah terdapat lima unit kerja lintas instansi yang telah meraih predikat ZI dari tujuh unit kerja yang ada.
“Ini tugas kita bersama-sama dalam membangun sebuah kawasan pelayanan publik yang bebas dari KKN dapat diwujudkan. Kementerian PANRB mendorong semua unit kerja lintas instansi di Pelabuhan Makassar dapat mewujudkan ZI Kawasan yang pertama di Indonesia,” jelas Deputi Erwan usai meninjau lokasi ZI Kawasan di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 6 Oktober 2023.
Berdasarkan Perpres No. 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, ZI Kawasan merupakan pembangunan ZI di unit kerja lintas instansi pemerintah yang terletak di kawasan terpadu strategis, yang terdiri dari bandar udara dan pelabuhan. Pembangunan ZI Kawasan ini ditujukan agar dampak reformasi birokrasi dapat langsung dirasakan masyarakat yang menggunakan jasa kawasan terpadu.
Lima unit kerja yang telah mendapatkan predikat ZI tersebut adalah Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar (WBK, 2019); Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Wilayah Kerja Pelabuhan (WBK, 2018); Kantor Imigrasi Kelas I Makassar (WBBM, 2020); Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar (WBK, 2019); dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (WBK, 2022). Sedangkan, dua unit yang belum mendapatkan predikat ZI adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dan Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar.
Deputi Erwan menjelaskan bahwa ketujuh unit kerja lintas instansi ini merupakan unit yang bersinggungan langsung dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan terciptanya ZI di masing-masing unit kerja, bukan saja hanya akan menciptakan ZI Kawasan.
“Lebih dari itu, terciptanya ZI Kawasan akan menghasilkan pelayanan prima sehingga Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dapat menjadi ujung tombak dalam mendatangkan wisatawan maupun investasi. Inilah wujud nyata reformasi birokrasi yang berdampak,” lanjut Erwan.
Erwan juga mengingatkan bahwa ZI merupakan program percepatan dari reformasi birokrasi yang memiliki tiga fokus. Fokus ZI tersebut adalah integritas salam pencegahan praktik KKN, pelayanan publik prima, serta membangun kapabilitas dan akuntabilitas dalam optimalisasi kinerja.
Di hadapan pegawai unit kerja lintas instansi di Pelabuhan Makassar, Erwan mengatakan bahwa Kementerian PANRB akan mendampingi dua unit kerja tersebut dan membuat road map untuk mendapatkan predikat ZI. Untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar berdasarkan penilaian dari Kementerian Kesehatan telah mendapatkan predikat WBK mandiri. Terkait dengan ini, akan didiskusikan lebih lanjut agar dapat diusulkan mendapat predikat WBK secara nasional.
Selanjutnya, Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar direncanakan akan dilebur menjadi satu dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang telah memiliki predikat WBK. Terkait hal ini, Kementerian PANRB akan melakukan asesmen lebih lanjut apakah predikat WBK yang telah diraih dapat dipertahankan atau tidak.
“Dua unit kerja ini akan Kementerian PANRB kawal agar dapat tercipta ZI Kawasan yang pertama di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. Semoga harapan ini bisa terwujud dengan komitmen tinggi dari masing-masing unit kerja sehingga bisa menghadirkan satu kawasan dengan pelayanan prima yang bebas dari KKN,” harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Arif Toha Tjahjagama menyampaikan bahwa pembangunan ZI Kawasan berada di wilayah kerja Kementerian Perhubungan. Oleh karenanya, Kementerian Perhubungan juga memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan ZI Kawasan ini.
“Kementerian Perhubungan sangat berkomitmen dalam mewujudkan ZI di wilayah kerja kami, termasuk dalam mewujudkan ZI Kawasan ini. Untuk itu perlu terus adanya upaya perbaikan berkelanjutan agar terwujud Island of Integrity di kawasan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar,” pungkasnya.
Sumber : Humas Kemenpan RB | Editor : Saud Rosadi
Tag: Kemenpan RBPelayanan PublikSulawesiZona Integritas