SAMARINDA.NIAGA.ASIA. Pansus Jalan Umum dan Khusus Batubara dan Sawit yang dibentuk DPRD Kalimantan Timur akan memanggil perusahaan tambang dan perkebunan sawit  yang  melintasi jalan pemerintah dalam operasi produksinya.

“Perusahaan batubara dan sawit yang masih menggunakan jalan pemerintah untuk angkutan batubara dansawit, jelas melanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, pada Pasal 7, karena kedua perusahaan itu wajib membangun prasarana jalan khusus termasuk underpass maupun crossing,” kata Ketua Pansus Ekti Imanuel, Rabu (9/3/2022).

Fakta di lapangan, sekarang ini, lanjut Ekti,  hampir semua perusahaan tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit di Kaltim tidak mempunyai akses jalan khusus. Dampaknya mengakibatkan akses jalan di Kaltim baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota itu menjadi rusak parah.

“Kami akan memanggil satu per satu perusahaan tambang yang masih memakai jalan pemerintah untuk hauling batu bara maupun crossing,” ungkapnya.

Menurutnya, perusahaan yang tidak memiliki jalan lintas khusus baik overlay, overpass maupun underpass ini benar-benar menyalahi peraturan. Maka, Pansus Jalan Umum dan Khusus Batubara dan Sawit akan memanggil semua pihak yang tidak mematuhi Perda.

“Kami sudah menerima nama-nama perusahaan pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki jalan khusus. Di Kutai Barat itu cukup banyak perusahaan sawit tidak memiliki jalan khusus, hauling TBS ataupun yang sudah berupa CPO,” terangnya.

Ekti juga mengatakan, Pansus Jalan Umum dan Khusus Batubara dan Sawit berencana ke Kutai Barat dan bekerja sama dengan Bupati FX Yapan untuk mempercepat tindak lanjut persoalan tersebut.

“Saya kira Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sangat mendukung Pansus ini. Nanti kita juga lakukan sosialisasi pada mereka,” papar anggota DPRD Kaltim Dapil Kutai Barat itu. (adv)

Tag: DPRD Kaltim