TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Sebanyak 3.877 pegawai Pemprov Kalimantan Utara termasuk guru satuan pendidikan menengah di dalamnya menyisihkan pendapatan bulanan untuk digunakan dalam pemberian bantuan langsung kepada masyarakat terdampak pembatasan aktivitas akibat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) setelah rapat staf di Gedung Gadis Pemprov Kaltara, Kamis (9/4/2020).
Menurut gubernur, dana yang terhimpun dari pendapatan pegawai kurang lebih mencapai Rp 640 juta. Dana ini disisihkan dari gaji bulan Maret dan bulan April pegawai dengan rincian Rp 500 ribu bagi pegawai eselon II, Rp 400 ribu eselon III, Rp 300 ribu eselon IV, dan staf sebesar Rp 100 ribu.
“Saya selaku gubernur menyumbangkan dua bulan gaji,” ucapnya.
Gubernur menyampaikan terima kasih kepada semua ASN Pemprov yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak pembatasan akibat pandemi ini. Ini adalah langkah yang mulia.
“Kita memang mewaspadai wabah ini, tetapi ikatan sosial harus terus kita pelihara. Saling tolong menolong, dan menguatkan ikatan tali persaudaraan,” kata gubernur.
Dikatakan, tahap awal, paket bantuan dari akumulasi gaji pegawai Pemprov ini akan mulai disalurkan 20 April ini. Bantuannya paket sembako beras 5 kilogram plus uang tunai. Lima hari sebelum pembagian, semuanya sudah siap. Dan pada saat pembagian bantuan, tidak perlu ada pengumpulan massa. Ikuti semua standar protokol kesehatan.
Bantuan akan disalurkan kepada masyarakat terdampak pembatasan aktivitas yang belum mendapat program bantuan sosial dari pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah. Pekerja mandiri adalah sasaran utamanya, antara lain pedagang sayur, pedagang kecil lainnya, tukang ojek, dan buruh angkut.
“Banyak juga karyawan hotel yang dirumahkan akibat turunnya okupansi hotel. Termasuk buruh bangunan, dan warung kecil kita akan beri bantuan dari gaji pegawai kita yang disisihkan.,” papar gubernur.
Agar bantuan tepat sasaran, gubernur meminta organisasi perangkat daerah teknis seperti Disperindagkop, Dinas Sosial, serta Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan melakukan pendataan secara aktif. Penyaluran tahap pertama akan dibagi sebanyak 2.000 paket. Tahap selanjutnya akan dilaksanakan di pertengahan bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Paket ini akan dibagi secara proporsional ke lima kabupaten/kota.
“Saya juga meminta semua ASN Pemprov menjalankan aturan work from home atau WFH dengan baik. Bagi ASN yang memanfaatkan situasi ini dengan pulang kampung, akan dijatuhkan sanksi berupa pemotongan insentif dan terancam diberhentikan dalam jabatan. Bekerja dari rumah bukan berarti libur. Jangan memanfaatkan situasi,” gubernur mengingatkan.
Gubernur juga mengajak semua untuk menyikapi penanggulangan pandemi Covid-19, tidak hanya menyangkut masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut masalah kemanusiaan dan keselamatan serta keamanan bersama. Diperlukan kepedulian dan niat lurus serta komitmen kita bersama untuk bergotong royong mencegah dan menanggulanginya.
“Karena itu, jangan ada pihak-pihak yang mempolitisasi dan menyebar fitnah maupun hoaxs/berita bohong, yang dapat mengganggu dan menghambat upaya pemerintah bersama masyarakat untuk menanggulangi pandemi Covid-19 ini. Mari berpikir positif dan bekerja nyata untuk bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19 dan dampak ikutan yang diakibatkannya,” pungkasnya. (adv)
Tag: Bansos