Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memberikan arahan pada pertemuan evaluasi program dalam upaya penyelesaian masalah kesehatan masyarakat tingkat Provinsi Kaltara.
TARAKAN.NIAGA.ASIA-Pembangunan sektor kesehatan di Kalimantan Utara perlu dievaluasi terus menerus antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota, agar pelaksanakaan kegiatan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan memenuhi target.
“Evaluasi penting sebagai feedback untuk melakukan langkah perbaikan saat melaksanakan tugas di masa mendatang,” kata Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie saat membuka Pertemuan Evaluasi Program Dalam Upaya Penyelesaian Masalah Kesehatan Masyarakat Tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Kayan Multifunction Hall-Hotel Tarakan Plaza, Rabu (7/8).
Urusan kesehatan menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. “Salah satu perwujudannya, adalah kehadiran dan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan. Bukan sekedar retorika atau janji semata,” urai Irianto.
Pembangunan dibidang kesehatan, menurut Gubernur adalah manifestasi martabat sebuah bangsa. Dari itu, masyarakat dan tenaga kesehatan harus sama-sama berpikir untuk maju dengan mengubah apa yang dilakukan selama ini lewat perubahan cara berpikir dan karakter.
“Pemerintah Indonesia, pada era Presiden Joko Widodo menempatkan isu kesehatan pada Nawa Cita ke-5. Dimana, isunya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, dimanifestasikan lewat alokasi APBN berbentuk DAK (Dana Alokasi Khusus). Disamping melalui APBD kabupaten, kota juga provinsi,” ulas Gubernur.
“Berdasarkan data 10 besar penyakit di Kaltara sendiri, penyakit ketiga terbesar paling banyak diderita masyarakat adalah hipertensi, jantung koroner dan stroke, sedangkan untuk kasus kematian ibu periode Januari-Juni 2019 sebanyak 9 kasus, dan kematian neonatal 0-28 hari sebanyak 62 kasus,” beber Gubernur.
Gubernur mengutip data pembangunan kesehatan di Kaltara dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara mengatakan, Indeks Keluarga Sehat (IKS) di kaltara masih dibawah rata-rata nasional, yakni 0,218 persen.
Berdasarkan kunjungan keluarga dan intervensi awal program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga (PIS-PK) Provinsi Kaltara, status pendataan Kabupaten Bulungan sudah mendata keluarga sebanyak 31.089, Nunukan 14.114, Tarakan 22.769, Malinau 470, dan Tana Tidung 2.375.
“Dalam hal ini juga mempunyai kendala dalam pelaksanaan pendataan PIS-PK ini, termasuk pencapaian IKS yang masih rendah. Salah satunya, lantaran adanya perbedaan jumlah KK di desa dengan hasil pendataan yang dilakukan petugas Puskesmas,” jelas Irianto.
Di Kaltara sendiri, ada 5 isu strategis yang jadi prioritasdi sektor kesehatan. Sampai triwulan II 2019, untuk persentase cakupan imunisasi dasar lengkap di Kaltara baru sebesar 4.069 (29,2 persen) dari total sasaran 13.917, data status gizi (sangat pendek) usia 0-59 sebesar 569 kasus, untuk jumlah kasus tuberculosis Provinsi Kaltara sebanyak 465 dengan persentase CDR sebanyak 50 persen.
Capaian program pengendalian penyakit tidak menular, seluruh Puskesmas telah melaksanaan pemeriksaan IVA Sadanis, 4 kabupaten/kota yang sudah memiliki regulasi KTR. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM Terpadu sebanyak 16 dari 56 Puskesmas dan persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini katarak dan kasus rujukan sebesar 91 persen.
Pemprov Kaltara juga telah menyusun rencana aksi daerah pencapaian target prioritas pembangunan kesehatan melalui 5 isu strategis bidang kesehatan 2019-2024, yakni penurunan angka kematian ibu dan neonatal, penurunan prevalensi stunting, percepatan eliminasi tubercolosis, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta peningkatan cakupan dan mutu imunisasi.
Penting meningkatkan fungsi koordinasi antar dinas kesehatan (Dinkes) kabupaten, kota dan Puskesmas serta layanan kesehatan, memperkuat pembinaan, monitoring dan supervisi fasilitatif ke kabupaten dan kota.
Pertemuan lintas program dan lintas sektor yang membahas penguatan intervensi semua lini terkait 5 isu strategis, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan harus terus dilaksanakan menggunakan dana APBN dan APBD, serta optimalisasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan lintas sektor, salah satunya gerakan sayang ibu. “Saya minta baca, pahami dan laksanakan rencana aksi tersebut. Pertama, kita harus menurunkan angka kematian ibu dan anak,” tutup Irianto.(001/hms)