BEKASI.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin meminta setiap pemerintah daerah untuk menjadikan prioritas pengelolaan sampah melalui kolaborasi dengan swasta. Sebab, menurutnya, selama ini pemda belum menempatkan isu lingkungan dalam prioritas pembangunan, di luar infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Pengelolaan lingkungan ini harus jadi prioritasi bagi seluruh pemda. Tantangannya, soal keuangan tentunya. Namun, kembali lagi, pengelolaan sampah ini tidak bisa dilihat dari apa yang dikerjakan semata,” ujar Syafrudin saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik meninjau Layanan Pengelolaan Sampah ‘Waste 4 Change’ di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (26/8/2022).
Di sisi lain, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengapresiasi capaian yang telah dilakukan oleh Muhammad Bijaksana Junerosano dalam membangun social enterprise Waste4 Change tersebut. Sebab, dengan adanya hal itu, dapat turut mempekerjakan ratusan orang dan menciptakan lingkungan yang bersih.
“(Pengelolaan sampah) ini sudah berdiri sejak 2014. Sudah 8 tahun. Meskipun lahannya masih sewa, namun sangat bermanfaat. Saya memimpikan bagaimana kalau seluruh kabupaten/kota di Indonesia bisa seperti ini. Coba bayangkan seluruh Indonesia bisa kolaborasi dengan swasta dalam menangani sampah,” ujarnya.
Komisi IV DPR RI juga mengapresiasi langkah yang dilakukan perusahaan kewirausahaan sosial (social enterprise) tersebut dalam mengolah sampah yang berdasarkan teknologi menuju penerapan Ekonomi Melingkar (circular economy) dan Indonesia Bebas Sampah.
“Ini langkah bagus saya kira. Kalau negara mau, negara bisa kerja sama dengan perusahaan seperti ini agar ada efisiensi pembiayaan. Jadi, tidak lagi sampah yang ada di tiap kabupaten/kota itu menumpuk. Sampai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) itu sudah kecil jumlahnya. Cuma yang belum bisa diolah di sini adalah sampah popok dan pembalut wanita. Nah, pemerintah harus pikirkan bagaimana caranya,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi (F-Golkar) usai memimpin kunjungan, Jumat (26/8/2022).
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Endro Hermono menilai inisiatif pengelolaan sampah seperti ini dapat ditularkan ke daerah lain. Sebab, tidak hanya bisa menghasilkan nilai ekonomi yang besar, tetapi juga dapat mengedukasi masyarakat dalam mengelola sampah di level hulu, khususnya sampah rumah tangga.
“Saya setuju Waste 4 Change kita undang nanti ke Komisi IV DPR RI. Kita kembangkan ke seluruh Indonesia. Ini sangat bermanfaat terutama untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sisi lainnya ada nilai tambah bagi mereka semuanya,” ujar politisi Partai Gerindra itu.
Di sisi lain, Endro mengaku respek dengan langkah founder Waste 4 Change Muhammad Bijaksana Junerosano. Sebab, sosok anak muda tersebut, dinilainya penuh kreasi dan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat.
Sehingga, Endro menekankan pemerintah daerah harus lebih ramah dalam membuat regulasi, sehingga ekosistem usaha berbasis lingkungan seperti ini dapat lebih menjanjikan bagi anak-anak muda di masa depan.
“Dari standar kesehatan yang ada di Rumah Pemulihan Material sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan. Biasanya kalau ada sampah ada lalat, tetapi ini tidak ada. Karena ternyata begitu datang sampah, sore harus abis agar tidak ada tumpukan lagi,” jelas Endro.
Diketahui, Waste 4 Change merupakan perusahaan start up yang dibangun sejak 2014 dengan bermodalkan investor dari luar negeri sebesar Rp2,2 miliar. Perusahaan tersebut kini telah merekrut kurang lebih 200 orang pekerja, mulai dari anak-anak muda hingga para ibu yang ingin mendapatkan tambahan penghasilan.
Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan
Tag: Sampah