JAKARTA.NIAGA.ASIA-Produk hortikultura di Indonesia dinilai berpotensi unggul namun kerap kali dihadapkan dengan sejumlah permasalahan seperti belum optimalnya penerapan Good Agricultural Practices (GAP).
Selain itu, tata kelola kebijakan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang rumit, protokol ekspor yang berbelit hingga sulitnya akses informasi secara real time antara kebutuhan pasar dan ketersedian produk.
Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, permasalahan ini terjadi karena adanya kesenjangan informasi dan koordinasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan pemangku kebijakan terkait. Ia menyayangkan jika kesenjangan ini menimbulkan ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Demikian dikatakan Slamet di sela rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Dirjen Holtikultura, Kepala Badan Karantina Pertanian Kementan, Deputi II bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021).
“Saya menyayangkan penurunan impor hortikultura bukan karena naiknya nilai ekspor, akan tetapi karena terjadinya pandemi Covid-19. Ditambah lagi, data yang dipaparkan oleh Presiden (pada acara Jakarta Food Security Summit tanggal 18 November 2020) tidak sinkron dengan data yang sebenarnya di lapangan. Jika hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah,” ucap Slamet.
Untuk menghadapi persoalan ini, Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Yuli Sri Wilanti memaparkan rencana pemerintah berupa Closed Loop Hortikultural. Skema ini adalah sebuah rancangan kemitraan agribisnis dari hulu hingga hilir yang diciptakan dalam ekosistem berbasis digital, teknik budidaya GAP, pembangunan sistem logistik, dan jaminan pasar yang bersaing dari off-taker.
Rencananya, sesuai RPJMN 2020-2024, Kementan akan menargetkan pengembangan 350 korporasi petani/nelayan dan 16 lokasi major project. Faktor kunci kesuksesan skema ini melibatkan peran aktif petani, sarana dan prasarana, lingkungan, perizinan, kelancaran distribusi, dan kerja sama antar pemangku kebijakan.
Menanggapi skema tersebut, politisi Fraksi PKS ini menegaskan agar komitmen presiden yang dibuat dalam skema Closed Loop Hortikultural harus diimbangi kondisi anggaran terkini. Berdasarkan informasi yang didapatkan, anggaran pertanian tahun 2021 senilai Rp 21 triliun, akan dipotong menjadi Rp 6 triliun.
Selain itu, legislator dapil Jawa Barat IV itu menekankan sumber daya petani di Indonesia masih di bawah rata-rata. Untuk meningkatkan peran aktif petani harus melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat. Maka seharusnya, di dalam skema ini, pemerintah harus memperhatikan peningkatan pelatihan, pendidikan, dan kesejahteraan PPL supaya mereka mampu mendampingi para petani dengan efektif sesuai arah tujuan skema yang direncanakan pemerintah. (*/001)
Tag: Pertanian