SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Pemerintahan daerah se-Kalimantan Utara, dalam hal ini Pemprov Kaltara, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltara akan mengadakan rapat koordinasi pencegahan korupsi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada 19-21 Maret 2018.
Rapat persiapan pelaksanaan rakoor dengan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersebut dipimpin langsung Gubernur Kaltara, DR H Irianto Lambrie di Kantor Gubernuran Kaltara, Senin (5/3).
Menurut gubernur, agenda selain melakukan rakoor terintegrasi dengan jajaran perintah daerah di Kaltara, KPK juga akan melakukan pemetaan terkait APBD dan asset. Baik di lingkup Pemprov Kaltara maupun di Pemkab dan Pemkot di Kaltara. Rencananya dilakukan selama tiga hari.
“Pada intinya, kedatangan KPK ini sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Saya minta seluruh OPD, terutama yang terkait untuk mempersiapkan semua bahan yang diperlukan nanti,” kata Irianto. Secara teknisnya, rapat persiapan selanjutnya dipimpin Sekprov.
Pada bagian lain gubernur juga mengatakan, pada tanggal 2-7 Mei 2018 juga ada kegiatan sekala nasional di Sebatik Nunukan, yakni kegiatan Perkemahan Bela Negara. “Meski masih cukup lama waktunya, karena ini agenda nasional yang akan diikuti ribuan peserta dari seluruh provinsi se Indonesia, dan apalagi rencananya dibuka oleh Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla, maka persiapannya sudah harus dimulai sejak sekarang,” kata Irianto.
.Kegiatan lainnya yang juga skala besar adalah persiapan HUT Ke-5 Provinsi Kaltara. Panitianya sudah harus dibentuk dan mempersiapkan dari sekarang, termasuk mengirim surat undangan resmi kepada Mendagri. “Meskipun secara lisan dan sudah diagendakan, tetap kita harus menyampaikan undangan resminya,” kata gubernur.
Kemudian dalam rapat tersebut, Irianto menyampaikan agenda lain dari Pemprov Kaltara adalah menindaklanjuti kunjungan kehormatan Dubes RRT untuk Indonesia Kamis dan Jumat, pekan lalu. “Rencananya, besok CEO China Gezhouba salah satu investor dari RRT akan datang ke Kaltara. Ada rencana investasi di beberapa bidang oleh perusahaan ini. Makanya akan ditinjau,” ungkap gubernur.
Dubes datang untuk berinvestasi, maka perlu dilayani dengan baik. Ini terkait dengan pembangunan PLTA di Sungai Kayan tahap I dan beberapa syarat yang masih kurang untuk terbitnya izin konstruksi bendungan, seperti yang direkomendasikan oleh Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR, perlu segera kita tindak lanjut.
“Kita akan koordinasikan dan komunikasikan ini dengan PT KHE (Kayan Hidro Energi). Jika secepatnya bisa terpenuhi syarat-syarat yang kurang, Insya Allah bisa cepat keluar izinnya.
Kemudian kita juga agendakan bertemu dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, terkait dengan permohanan kita untuk mendapatkan dana hibah dari China (RRT) dalam rangkai pembuatan desain jembatan Bulan (Bulungan – Tarakan),” kata gubernur.(001)