TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA –Guna menyelaraskan tujuan strategi dan arah kebijakan daerah, Pemkab Berau menggelar Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau tahun 2021-2026.
Musrenbang ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam Musrenbang yang digelar secara virtual, hadir juga asosiasi profesi, pakar ekonomi, tim penyelenggara RPJMD.
Bupati Berau, Sri Juniarsih memaparkan 4 misi pembangunan daerah, yang dibagi masing-masing jangka waktu mulai dari 2021 hingga 2026 nanti yang tidak terlepas dari 18 program usulan saat Pilkada lalu.
“Keempat misi terbagi menjadi pembangunan manusianya, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan tercapai tujuan yang selaras. Selain itu, juga meminta masukan dari berbagai pihak untuk perencanaan RPJMD itu sendiri,” jelas Sri Juniarsih ditemui Niaga.Asia, usai Musrenbang RPJMD di kantor Diskominfo, Senin (26/7/2021) sore.
Lebih lanjut dijelaskan, dalam perencanaan nantinya perlu penekanan yakni melibatkan masyarakat dengan pengoptimalan dari hilir, SDA dan pertanian dalam arti luas. Selain itu juga berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja, dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal.
“Untuk tahapan di tahun ini, kita masih fokus pada resistensi yakni Pemkab sedang bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Upaya pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak langsung secara ekonomi dan sosial. Juga pengusulan pengadaan alat kesehatan,” tambah bupati.
Kemudian yang terpenting juga adalah bagaimana agar ada belanja padat karya untuk kegiatan produktif, yang menyerap tenaga kerja. Serta fokus pada ketersediaan pangan, dimana hal ini juga bergulir pada rancangan Pemkab Berau di tahun 2022-2023, yang nantinya masuk dalam pemulihan pembangunan. Sedangkan pada tahap 2024-2026 permasalahan pembangunan juga lebih difokuskan.
Bupati juga mempaparkan bahwa Berau memiliki 7 permasalahan pokok, seperti ekonomi yang melemah lantaran pengaruh pandemi, Indeks Keparahan dan Kemiskinan yang cenderung meningkat. Serta internal pihaknya yang belum mengoptimalkan tata pemerintah.
“Karena keberhasilan pembangunan bersama, dan mewujudkan itu semua perlu dukungan dan komitmen dari kepemimpinan daerah yang memiliki kredibilitas, berkualitas dan demokratis tentunya. Jadi, pemerintahan yang baik juga termasuk pemerintahan yang bersih, konsisten terkait dengan kebijakan,” tegasnya.
Penulis: Rita Amelia I Editor: Intoniswan
Tag: Musrenbang Berau