SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kota Samarinda melaksanakan Bimtek penerapan Aplikasi SERAP (Sistem Asistensi Penyerapan Anggaran) dalam rangka mengimplementasikan nota kesepakatan kerjasama Pemkot Samarinda dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Samarinda.
Bimtek yang diikuti Admin, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Pengawas yang menangani aplikasi SERAP tiap OPD ini berlangsung secara virtual, Selasa (9/11/2021).
Bimtek ini memasuki uji coba penerapan aplikasi SERAP pada APBD Perubahan tahun 2021 mulai pekan depan, sebelum penerapan secara penuh di anggaran murni APBD tahun 2022.
“Harapan kita kedepan lewat aplikasi ini sebagai alat bantu mendukung kinerja masing-masing OPD di pemerintahan kota Samarinda,” ucap Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda dalam sambutannya yang diwakilkan Kepala Seksi Pidana Khusus Johannes Harysuandy Siregar SH MH.
Johannes mengatakan, aplikasi ini juga upaya sinergitas, kerjasama yang baik antara pemerintah kota Samarinda dan Kejari Samarinda, khususnya dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus dengan perspektif pencegahan.
Aplikasi SERAP ini lanjut Johannes, menjadi salah satu wujud nyata bersama dalam mewujudkan transparansi kegiatan, meminimalkan terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam proses penyerapan anggaran.
Namun lanjut Johannes, yang terpenting adalah menjawab tantangan seringnya keterlambatan penyerapan anggaran yang menjadi permasalahan di berbagai pemerintahan kota, provinsi maupun kelembagaan.
“Harapan kami dengan penerapan aplikasi SERAP di kota Samarinda ini, kita bisa meminimalkan keterlambatan penyerapan anggaran dengan hadir lebih awal, H-10, H-5 kita sudah hadir mengingatkan semua pihak dan itu menggunakan sistem dan tidak lagi manual. Ada alarm-nya,” tegas Johannes lagi.
Ia mengatakan dengan aplikasi SERAP ini bisa bersama-sama saling bekerja dan saling mengingatkan untuk mewujudkan tahapan demi tahapan dalam pelaksanaan kegiatan di tiap-tiap OPD.
“Besar harapan kami, ujung tombak keberhasilan aplikasi ini ada di para peserta bimtek hari ini sebagai pilot project,” tuturnya.
Diharapkan pula dengan penerapan aplikasi ini kedepannya proses pencairan anggaran bisa tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
“Kami berharap aplikasi ini boleh kita jadikan sarana dan menjadi tolok ukur kinerja, karena di aplikasi ini muncul kriteria tercepat secara realtime. Tahapan demi tahapan dilaksanakan tepat waktu, akan muncul kriteria secara realtime,” pungkasnya.
Sementara Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) kota Samarinda Suryo Priyo Raharjo mewakili Pemkot Samarinda mengatakan, selain OPD, yang terlibat dalam aplikasi ini juga Wali Kota dan Kajari Samarinda.
“Mereka terlibat sebagai pemantau melalui HP mereka untuk melihat kemajuan dari penyerapan anggaran masing-masing OPD. Yang terlibat juga Inspektorat, BPKAD, bagian Adbang dan Diskominfo sebagai admin dan pengendali,” katanya.
Suryo mengatakan setelah Bimtek ini pada Minggu depan aplikasi ini sudah mulai dijalankan.
“Tahun ini di perubahan sudah kita mulai sebagai ujicoba dan tahun depan Insya Allah sudah full. Jadi tahun ini, diujicobakan pada yang kegiatanya bersumber dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan juga 1 kegiatan di tiap-tiap OPD di-input pada aplikasi SERAP,” pungkas Suryo. (adv)
Tag: HukumPemkot SamarindaSamarinda