Pemprov Kaltara Dapat Hibah dari Korsel untuk KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi

aa
Grafis Infopubdok Kaltara

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat hibah dari pemerintah Korea Selatan (Korsel)  berupa dana sebesar US$ 600.000 (Rp8,5 miliar) untuk penyusunan dokumen perencanaan pengembangan KIPI di Tanah Kuning-Mangkupadi.

“Dana hibah itu akan digunakan untuk penyempurnaan dokumen yang harus dilengkapi, terkait dengan Term of References (TOR) Feasibility Studies (FS) KIPI Tanag Kuning-Mangkupadi, khususnya untuk pembangunan pelabuhannya,” ungkap Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie, Senin (28/1).

Dengan masuknya dukungan dana tersebut, menunjukkan keseriuasan Pemerintah Korsel untuk membangun pelabuhan. Sementara, pemerintah China akan membiayai kawasan industrinya sebagai kerjasama business to business dengan Pemerintah RI.  Ini juga membuktikan, bahwa Kaltara menjadi tujuan investasi dari semua negara di dunia. Bukan hanya China saja,” ujar gubernur.

Menurutnya, skema penyusunan FS-nya akan dilakukan kerjasama antara kementerian terkait dengan Pemerintah Korsel. Selanjutnya hasil FS tersebut nanti untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Detail Engineering Design (DED). Pengerjaannya dimulai pertengahan Februari 2019 atau bulan depan.

Adanya program bantuan hibah dari Negara Korea Selatan ini, merupakan salah satu langkah maju dalam proses pengembangan KIPI. Karena itu, lanjut Irianto, ia menginstruksikan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kaltara dapat saling berkolaborasi, sehingga fokus pengembangan KIPI dapat segera terwujud.

Selain dana hibah dari Korea Selatan, sebelumnya, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China juga akan memberikan dana hibah bagi pelaksanaan pembuatan studi kelayakan dan masterplan proyek prioritas di Kaltara. Termasuk salah satunya juga di KIPI Tanah Kuning Mangkupadi. Besarannya sekitar Rp 50 Miliar hingga Rp 100 miliar.

“Dana ini merupakan bagian dari skema perjanjian Global Maritime Fulcrum (GMF) dalam balutan Belt and Road Initiative (BRI) Pemerintah Indonesia-Pemerintah RRT atau yang dikenal juga dengan OBOR (One Belt One Road),” kata gubernur. (adv)