Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie usai mengikuti rapat terbatas (ratas) percepatan penanganan Covid-19 dan APBD bersama Presiden Joko Widodo secara virtual, Selasa (1/9/2020). (Foto Infopubdok Kaltara)

TARAKAN.NIAGA.ASIA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan memaksimalkan realisasi dari setiap program jaring pengaman sosial yang diluncurkan pemerintah pusat melalui berbagai kementerian juga pemerintah daerah.

“Setiap program jaring pengaman sosial yang dikucurkan, khususnya dari pemerintah pusat harus direalisasikan dengan baik. Sebab, ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengungkit perekonomian masyarakat, utamanya yang terdampak,” tegas Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie usai mengikuti rapat terbatas (ratas) percepatan penanganan Covid-19 dan APBD bersama Presiden Joko Widodo secara virtual, Selasa (1/9/2020).

Adapun program jaring pengaman sosial dimaksud, diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan lainnya.

“Secara nasional, dari paparan Bapak Presiden tadi, diketahui untuk BPUM dialokasikan bagi 12 juta penerima manfaat, Kartu Prakerja 10 juta penerima manfaat, Subsidi Gaji 15,7 juta penerima manfaat, dan lainnya. Oleh Presiden, semua program jaring pengaman sosial tadi dapat direalisasikan sepenuhnya pada September ini,” kata gubernur.

`Terkait masalah penyaluran program jaring pengaman sosial, utamanya bantuan sosial dari APBD, dari 34 provinsi terdampak, yang realisasinya mencapai 100 persen adalah Kaltara. Menurut gubernur, ia  sendiri agak terkejut saat melihat paparan realisasi APBD per provinsi per 27 Agustus 2020 yang disajikan Presiden.

“Ternyata realisasi bansos APBD Kaltara, sudah 100 persen. Ini pencapaian luar biasa untuk mengungkit perekonomian Kaltara di masa pandemi ini,” ucapnya. Dari paparan Presiden tersebut, setelah Kaltara, daerah lain yang tingkat realisasi Bansos APBD-nya cukup baik, adalah Kepulauan Riau (60,5 persen), dan Sulawesi Utara (64,7 persen).

Menurut gubernur, realisasi belanja barang dan jasa serta modal di APBD Kaltara masih perlu ditingkatkan. Persentase realisasinya baru sekitar 36,1 persen untuk belanja barang dan jasa. Sedangkan, untuk belanja modal baru mencapai 49,8 persen. Ini  akan menjadi perhatian dan terus dipacu semaksimal mungkin. (adv)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *