JAKARTA.NIAGA.ASIA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah menyampaikan rekapan usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019. Melalui aplikasi Krisna Selaras untuk proyek prioritas nasional, diusulkan sebanyak 236 usulan, dan non proyek prioritas nasional (pilihan) sebanyak 158 usulan. Sehingga secara total ada 394 usulan.

Penyampaian rekapan usulan ini, sesuai dengan mekanisme yang ada. Di mana, sebelumnya sudah dilakkan penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2020 yang menggunakan pendekatan THIS,” ungkap Gubernur Kaltara, Dr. Ir. H Irianto Lambrie, MM, Kamis (9/5/2019).

THIS adalah,Tematik dalam penentuan tema-tema prioritas; Holistik untuk pencapaian prioritas nasional melalui koordinasi berbagai K/L serta pemerintah daerah; Integratif antar berbagai program/kegiatan untuk mencapai prioritas nasional; dan Spasial dalam perencanaan kegiatan mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah untuk mencapai sasaran prioritas nasional.

Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam rangkaian penyusunan RKP 2020 melalui berbagai tahapan penting, antara lain: sidang kabinet rancangan awal RKP, Rakortek pusat dan daerah, rangkaian Musrenbangprov, Rakorbangpus, pertemuan para pihak (multilateral meeting), pertemuan dua pihak (bilateral meeting), pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dan Musrenbangnas.

Menurut gubernur, ada 5 prioritas nasional (PN) yang dibahas dalam Musrenbangnas tahun ini. Yakni, PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, serta PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Pemprov Kaltara sendiri, kata gubernur, pada PN 1 mengajukan 48 usulan proyek prioritas nasional dan 61 usulan non proyek prioritas nasional (pilihan). Lalu, pada PN 2, Kaltara mengajukan 76 usulan proyek prioritas nasional dan 8 usulan non proyek prioritas nasional. PN 3, diajukan 33 usulan proyek prioritas nasional dan 38 usulan non proyek prioritas nasional. PN 4, Kaltara mengajukan 69 usulan proyek prioritas nasional dan 49 usulan non proyek prioritas nasional. Dan, PN 5, diajukan 10 usulan proyek prioritas nasional dan 3 usulan non proyek prioritas nasional.

Diungkapkan,  Presiden Jokowi Widodo saat membuka Musrenbangnas di ballroom Shangri-La Hotel, Jakarta, tadi pagi memberikan beberapa arahan.  Indonesia, kata Pak Presiden, berpeluang besar menjadi negara ekonomi terkuat, bahkan 5 atau 4 besar dunia ekonomi terkuat pada 2045. Untuk masuk ke arah tersebut, banyak tantangan yang harus diselesaikan.

Tantangannya, adalah pemerataan infrastruktur. Kedua, reformasi birokrasi atau struktural. Perizinan dan Lembaga harus dipermudah, dipangkas, disederhanakan.  Semua Lembaga yang tak efisien, berkontribusi riil kepada negara akan ditutup atau dihapus.

Daerah juga harus menerapkan hal yang sama. Semakin simpel dan sederhana organisasinya, maka akan semakin fleksibel memutuskan sebuah kebijakan. Jangan sekedar membudayakan tradisi lama, rutinitas. Ini harus disetop,” kata Jokowi.

Ketiga, yang lebih sulit lagi, yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Data terakhir, tenaga kerja 51 persen lulusan SD. Ini persoalan yang harus diselesaikan, agar upskilling atau reskilling secara besar-besaran. Bukan hanya ratusan ribu tapi jutaan tenaga kerja harus diupskilling atau reskilling. Pemerintah pusat, provinsi dan daerah harus melakukan hal ini, lewat berbagai pelatihan, beasiswa pendidikan dan lainnya. Dengan begitu, di berbagai bidang pengetahuan, Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain. (001)