SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemprov Kalimantan Timur tetap optimistis, Raperda RPJMD 2018-2023 bakal ditetapkan tepat waktu 1 April 2019. Meski dinilai lambat sejumlah fraksi di DPRD, Pemprov pun punya alasan menepis penilaian itu.

Memang, mengacu UU No 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD harus ditetapkan 6 bulan sejak pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemprov malah menarget, pembahasan RPJMD, beres sebelum 1 April 2019.

“Bersasarkan tatib dewan, waktu (pembahasandan penetapan RPJMD) itu masih memungkinkan untuk dimajukan,” kata Asisten I Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Bidang Pemerintahan, Sabani, ditemui wartawan usai rapat Paripurna di DPRD Kaltim, Senin (18/3).

Sabani menerangkan, usai pemandangan umum fraksi di DPRD Kaltim terkait nota penjelasan Raperda RPJMD 2018-2023 hari ini, Pemprov memberinan jawaban Selasa (19/3) besok, atau maju sehari dari jadwal Rabu (20/3).

“Besok kita akan berikan jawaban pemerintah sekitar jam 2 siang. Setelah itu pansus bekerja. Lalu, sekitar tanggal 25 Maret 2019, akan ada laporan Pansus
Setelah itu menyepakati bersama, untuk dibawa ke Kemendagri,” ujar Sabani.

Pada saatnya nanti, menurut Sabani, RPJMD bisa segera ditetapkan dan disahkan sesuai waktu. Dia pun menepis penilaian Pemprov lambat menyusun RPJMD. “Saya kira perlu lebih cermat. Beberapa kali kajian mendalam, supaya semua aspirssi terakomodir dengan baik,” terang Sabani.

“Masih dalam frame waktu, tidak terlambat. Tidak juga terburu-buru. Kan disusun secara teknokrasi, ada tim penyelaras, ada FGD (Focus Group Discussion), ada Musrenbang. Jadi, waktu memadai untuk menghasilkan RPJMD yang berkualitas,” demikian Sabani.

Lalu, kenapa Raperda RPJMD baru diserahkan ke DPRD Kaltim pada 8 Maret 2019? “Agar lebih tajam. Ini kan untuk 5 tahun. Sementara, sekarang tahun berjalan sudah terjadi. Tidak bisa ajukan sesederhana itu. InsyaAllah rampung sesuai skedul yang disepakati, bisa kita rampungkan,” tutup Sabani. (006)