TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Untuk “Mewujudkan Kalimantan Utara yang Bersih dan Bebas Sampah” Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kaltara harus memiliki target pengelolaan sampah hingga 2025, melalui Jakstrada. Sekarang ini mayoritas sampah di Kalimantan, sekitar 50 persennya dari sampah rumah tangga. Untuk penangannya, harus ada perubahan perilaku dari masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Kaltara, H Irianto Lambrie ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup se-Provinsi Kaltara Tahun 2019 yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara di Gedung Pertemuan Bandiklat Kabupaten Bulungan, Senin (18/3/2019).
Menurut gubernur, komunitas masyarakat harus memiliki kesadaran kolektif dan masif untuk pengelolaan sampah. Inisiatif dan langkah yang muncul dari sejumlah daerah, meningkatkan keyakinan akan Indonesia Bersih 2025 dapat tercapai. “Pusat Pengendalian Pembangunan Eco Region Kalimantan selalu memberikan dukungan. Bangun jejaring yang makin kuat, dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana yang diharapkan,” ujarnya.
Pemerintah sudah menyusun berbagai peraturan untuk membuat Indonesia Bersih. Presiden juga mencanangkan Gerakan Indonesia Bersih, yang ditargetkan pada 2025 Indonesia sudah benar-benar bersih. “Tahun 2016, Indonesia dinilai PBB sebagai negara terjorok kedua di dunia. Padahal masyarakatnya beragama. Ini mengetuk pemerintah kita untuk bekerja keras guna mengatasinya. Indonesia menjadi jorok karena kebiasaan masyarakatnya membuang sampah di sungai, juga perilaku masyarakatnya yang tidak menerapkan PHBS,” kata gubernur.
Dikatakan, bangsa yang maju, masyarakatnya sudah memiliki kesadaran untuk hidup bersih dan mengelola sampahnya dengan baik. Dibutuhkan perubahan mental yang kuat dan kesadaran yang hebat dari masyarakat Indonesia untuk mencapai hal seperti itu. Indonesia kini menganggarkan triliunan rupiah untuk mengelola sampah. Utamanya, sampah plastik yang sangat mendominasi. Penting bagi pemerintah dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli pengelolaan sampah.
Perusahaan juga penting untuk mempeloporinya, termasuk TNI/Polri dalam memulai memperkenalkan budaya hidup bersih di Indonesia. “Di Kaltara, Pemprov bekerjasama dengan Polda Kaltara dan Instansi lainnya telah mencanangkan program Kaltara Bersih. Salah satunya diwujudkan dengan membersihkan drainase di Kaltara. Hal ini tentu harus didukung oleh masyarakat,” kata gubernur.
Membangun kesadaran tidak mudah. Dan seorang pemimpin perlu tegas dalam menerapkan kebijakan ini. Semuanya dimulai dari diri sendiri. Di Kaltara, sampah masih bertumpuk. “Saya mengajak seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota, perusahaan juga tokoh masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah ini,” imbau gubernur. Ditambah lagi, keberadaan hutan yang semakin terdegradasi. Mari kita cari solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini. Jangan saling menyalahkan,” sambungnya.
Produksi sampah per orang per hari 0,7 kilogram. Pertambahan penduduk sangat mempengaruhi pertumbuhan volume sampah. Dari itu, sebelum penduduk Kaltara bertambah banyak, saat ini menjadi kesempatan untuk menjadi daerah yang bersih. “Saya contohkan di Balikpapan, sekarang sudah ada Perwali juga Perda untuk pelarangan penggunaan kantung plastik dan menggantikannya dengan bahan yang mampu didaur ulang. Ini bisa dicontoh dan diterapkan di kabupaten / kota di Kaltara,” ujar gubernur.
Indonesia sudah darurat sampah plastik. Mari mengupayakan untuk melakukan 3R (Reduce-Reuse-Recycle). Kini juga tengah dikembangkan PLTSa, ini biasanya dapat dilakukan di kota-kota besar. Sampah sejatinya dapat menjadi sumber penghidupan, asal memiliki inovasi dan kreativitas.
“Saya berharap kepada setiap perusahaan yang mendapatkan reward (Proper) untuk dapat meningkatkan capaiannya. Saya juga telah membuat edaran kepada bupati/walikota untuk pengurangan sampah di Kaltara. Mari kita galakkan Kaltara bersih, bersih lahir dan batin,” kata gubernur. (adv)