Penyaluran DD Sudah Cepat, Laporan Pertanggungjawaban Masih Lamban

aa
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR H Irianto Lambrie di Rakoor Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2018. ( Foto Infopubdok Kaltara)

TARAKAN.NIAGA.ASIA-Realisasi  penggunaan dana desa (DD) di Provinsi Kalimantan Utara  hingga 5 Oktober 2018 , untuk pembangunan infrastruktur sekitar 42,1 persen dan pemberdayaan masyarakat 21,32 persen. Dari evaluasi selama ini, dana cepat disalurkan, tapi dalam pelaporan pertanggungjawabannya lamban.

Hal itu diungkap Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR H Irianto Lambrie di Rakoor Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2018 di Kayan Multifunction Hall Hotel Tarakan Plaza Tarakan yang berlangsung dari tanggal 15-18 Oktober 2018.

Menurut gubernur, Kabupaten Nunukan merupakan yang terbaik sejauh ini, di mana dari anggaran Sarpras Rp 121,4 miliar (terealisasi Rp 60,4 miliar). Lalu dari anggaran Non Sarpras Rp 43, 9 miliar (terealisasi Rp 14,4 miliar).

Rekapitulasi pemanfaatan Dana Desa dari 2015-2018, di antaranya untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, seperti jalan desa bersih yang susah terbangun 367 kilometer, jembatan 5.842 meter, pasar desa 52 unit, BUMDes 220 unit dan lainnya. Juga ada pemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

“Melihat ini, hasilnya sudah cukup bagus, dan harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi. Terkait hal itu, upaya optimalisasi yang dilakukan Pemprov Kaltara untuk pemanfaatan Dana Desa ini lewat program prioritas pembangunan desa.  Yakni, mengoptimalkan program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan). Prukades dilakukan karena secara umum warga desa bergerak di bidang usaha pertanian, kehutanan dan perikanan,” kata Irianto

Lalu, ada BUMDesa, Embung Desa dan Raga Desa (Sarana Olahraga Desa). Untuk program terakhir, saya terus mendorong tersedianya sarana olahraga desa di setiap desa. Dana Desa juga berhasil menciptakan lapangan kerja, dan ini mendorong warga desa untuk tidak berurbanisasi, serta mengurangi angka kemiskinan di desa.

Dalam acara Rakoor tersebut, Gubernur  berharap kepada para pengelola Dana Desa untuk dapat segera melakukan identifikasi masalah, lalu bicarakan solusi dan dampak-dampaknya. “Saya turut juga mengimbau agar kita semakin kompak terutama pemimpin daerah dan desa. Kurangi ego, dan toleransi atas kekurangan dan kelebihan yang ada,” kata Irianto. (001)