JAKARTA.NIAGA.ASIA- Dampak perubahan teknologi bagi pemerintahan akan mengubah pola hubungan pemerintahan dan warganya. Dengan begitu, pemerintah butuh cara pandang baru dalam memandang warganya, maupun sebaliknya. Perubahan inilah yang akan berimplikasi pada kebutuhan akan tata kelola, proses kebijakan dan transformasi internal pemerintah yang tepat.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H Irianto Lambrie  saat  mendapatkan kehormatan untuk memberikan ceramah umum pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLIII, Diklatpim Tingkat IV Angkatan XIV dan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipi di LAN, Kamis (5/9/2019)

Tema yang diusung gubernur dalam ceramah; ‘Strategi Percepatan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara’. Tema tersebut dipilih untuk memicu semangat ASN untuk terus melakukan inovasi, terlebih lagi Kaltara sedang serius mengembangkan sumberdaya manusia (SDM).

“Apalagi hadirnya Revolusi Industri 4.0. Ini, harus disikapi secara bijak, agar perkembangan kehidupan manusia tidak tertinggal dengan pesatnya kemajuan saat ini,” kata gubernur.

Diterangkan, di era Revolusi Industri 4.0, tata kelola pemerintahan mulai bergeser dari tata kelola kolaborasi dan jaringan menuju tata kelola model Awareness Based Collective (ABC) Action. Model ini lebih dekat dengan konsep open government yang diadopsi Pemerintah Indonesia dari Amerika Serikat pada 2011. Open government ini mensyaratkan open data.

“Keterbukaan data, tak hanya meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan, tapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat,” ungkapnya.

Bentuk inovasi yang telah dilakukan di Kaltara cukup banyak. Salah satunya, adalah sistem Digitalisasi Perbatasan yang belum lama ini telah diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Nunukan.

Tidak hanya itu, sejak 2015, Pemprov Kaltara sudah menggunakan konsep ini dengan meluncurkan Integrated Resource Government Information System (IRGIS). Ini merupakan media informasi elektronik yang berisi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan.

“Di era seperti sekarang, generasi muda dituntut untuk bisa mengikuti kemajuan teknologi. Apalagi saat ini CPNS kita rerata dari kalangan muda atau lebih dikenal generasi millennial, sehingga jangan pernah berpikir konvensional tetapi harus inovatif,” kata Irianto Lambrie. (001)