TARAKAN.NIAGA.ASIA – Partai yang memiliki kursi di DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dipastikan membuka pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara).
Tahapan awal pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2020 di internal partai ini akan dimulai setelah mendapat lampu hijau dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang diperkirakan berlangsung Oktober-November 2019 mendatang.
Seperti yang akan dilakukan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kaltara. “Sistem Pilgub tahun ini kemungkinan tidak jauh berbeda dengan pilgub 2014 lalu. Dimulai dari pendaftaran atau penjaringan bakal calon. Karena Golkar punya empat kursi di DPRD Kaltara, maka otomatis harus berkoalisi dengan partai lain,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltara, Suharno, Senin (20/5).
Dalam penjaringan itu, Golkar akan terbuka buat siapa saja yang berminat menjadikannya sebagai perahu politik menuju Pilgub Kaltara. “Siapa pun boleh masuk sebagai bakal calon Gubernur maupun bakal calon Wakil Gubernur. Baik itu di internal partai maupun dari luar partai. Asalkan sesuai aturan yang berlaku di Partai Golkar,” ujarnya.
Secara internal, lanjut Suharno, Golkar telah memiliki beberapa kader terbaik yang pantas direkomendasikan untuk diusung sebagai bakal calon Gubernur maupun bakal calon wakil Gubernur Kaltara periode 2020-2025. “Seperti ketua DPD Golkar, Haji Arsyad Thalib yang sudah berpengalaman. Kemudian politisi senior Ustad Abdul Djalil Fatah, dan Ibu Hajah Siti Laela. Inilah kader terbaik dan senior yang dimiliki Golkar saat ini,” sebut Suharno.
Menurutnya, ketiga nama tersebut memiliki popularitas dan elektabilitas yang sangat baik. Sehingga patut untuk diusung sebagai bakal calon menuju calon Gubernur maupun wakil Gubernur Kaltara. “Mereka sudah termasuk dalam kriteria partai sebagai calon karena memiliki bibit, bobot dan bebet,” cetusnya.
“Kriteria yang kita inginkan, pertama, bakal calon Gubernur harus peduli terhadap masyarakat Kaltara. Yang jelas dia harus mampu memberikan kepeduliannya terhadap masyarakat Kaltara. Itu saja kuncinya,” tambahnya.
Pada prinsipnya, lanjut Suharno, melalui Badan Penjaringan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dibentuk nanti, Golkar harus mengantongi minimal 5 nama yang sesuai kriteria partai, untuk diusulkan ke pengurus pusat.
“Siapa pun bisa masuk sepanjang dia memenuhi persyaratan. Dan intinya dia laku dijual, dan bisa mengayomi masyarakat yang ada di Kaltara ini,” bebernya.
Dari 35 kursi di DPRD Kaltara, Golkar yang dipastikan berkoalisi dengan partai lain mengharapkan memiliki visi misi yang seragam. Serta mengusung bakal calon yang memiliki daya jual tinggi demi memenangkan perebutan kursi Kaltara satu. “Kita harus betul-betul bagaimana berkoalisi dengan partai lain nanti bisa menyatu, visi misi yang ditawarkan laku dijual. Kalau tidak ada keseragaman dan kesamaaan visi misinya, saya kira kita tidak akan bisa, memaksakan partai lain untuk menjadi pengusung berat juga,” terangnya lagi.
Namun sebelum melangkah lebih jauh, saat ini Golkar masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) Pilgub 2020 yang dikeluarkan oleh KPU. Hal itu untuk memastikan apakah juklak Pilgub 2014 terjadi perubahan atau tidak. “Karena terus terang saja pada Pilgub 2014 lalu sebenarnya kita bukan partai pengusung maupun pendukung terhadap pasangan Irianto Lambrie-Udin Hianggio kala itu. Karena terjadi dualisme kepempinan partai. Meskipun waktu itu rekomendasi pusat tertuju ke pasangan Irau (Irianto-Udin),” katanya.
Apakah nanti Golkar akan tetap mengusung Irianto Lambrie? “Soal Irianto nanti kita lihat, kalau memang nanti sudah diberikan rekomendasi, mau tidak mau pilihan kita jatuhnya ke dia. Tapi kan semua harus melewati sistem dan mekanisme partai. Siapa nanti yang tinggi popularitasnya, elektabilitasnya, maka dialah yang kita usulkan ke pusat,” jawab Suharno.
Sementara, Sekretaris Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kaltara Syamsuddin Arfah menerangkan, dalam menyambut Pilgub Kaltara 2020, pihaknya belum melakukan rapat internal. Namun, PKS juga memiliki sejumlah kader yang layak direkomendasikan untuk ikut serta berkompetisi di Pilgub tahun depan.
“Kita (PKS) belum membahas soal itu. Tapi kami juga punya kader yang layak untuk maju. Siapa dia, dia adalah Ketua DPW PKS Kaltara, Bapak Nasir dari Nunukan, saya sendiri dari Tarakan dan Bapak Agung dari Bulungan yang terpilih sebagai anggota DPRD Kaltara di Pileg 17 April kemarin, layak untuk kami rekomendasikan,” sebutnya sembari tertawa kecil.
Meski demikian, sejatinya PKS akan mengikuti dinamika politik yang akan berkembang nanti. “Ya dinamis saja. Tetapi kita tetap jalin komunikasi karena politik butuh komunikasi. Dan kami juga akan melihat dinamika yang ada, karena kursi PKS di provinsi cukup signifikan yaitu 3 kursi. Artinya butuh 4 kursi lagi menuju Pilgub,” kata anggota DPRD Tarakan tiga periode ini.
Mengenai figur bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur, PKS juga mengharapkan, siapa pun yang diusung nanti dapat membawa Kaltara lebih baik kedepannya. “Kita juga berharap PKS bukan semata-mata menjadi perahu politik, tapi yang kita harapkan menjadi wadah komunikasi dan mitra kerja dalam membangun Kaltara. Itu yang penting,” kata Syamsuddin.
“Jadi kita inginkan tidak semata-mata mengantarkan seseorang jadi Gubernur dan Wakil Gubernur setelah itu selesai. Tapi yang paling penting itu kan komunikasi yang berkelanjutan agar bisa bersinergi membangun Kaltara. Karena partai juga punya tanggungjawab terhadap figur yang kita usung,” pungkasnya. (003)
Berikut nama-nama yang bakal direkomendasikan untuk maju sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara :
Partai Golkar :
1. H Arsyad Thalib
2. H Abdul Djalil Fatah
3. Hj Siti Laela
Partai Keadilan Sejahtera:
1. Muhammad Nasir, S.Pi, MM
2. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I, M.Si
3. Agung Wahyudianto
Sumber :
1. Sekjen DPD Partai Golkar Kaltara Suharno SH
2. Sekum DPW PKS Kaltara Syamsuddin Arfah