TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Proyek PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Kayan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara sudah memenuhi persyaratan teknis dan masuk dalam prioritas dalam kerja sama regional ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan RRT atau yang disebut Regional Comprehensive Economic Corridors Belt and road Initiative (GMF-BRI).

Menurut Gubernur Kaltara, H Irianto Lambrie, Minggu (24/3/2019) sudah ditetapkan sudah memenuhi persyaratan teknis  dalam pertemuan teknis, melalui 1st Joint Steering Committee Meeting yang digelar sejak Rabu (20/03) kemarin di The Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali.

Pertemuan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan dan Mr Ning Jizhe, Wakil Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional RRT (Republik Rakyat Tiongkok) atau NDRC.

Menurut gubernur, ada 5 proyek prioritas yang telah disepakati untuk dilaksanakan melalui kerjasama GMF-BRI. “Kelima proyek itu, antara lain pembangunan pelabuhan dan kawasan industri di Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Kemudian kawasan industri Kuala Namu, pembangunan PLTA Kayan di Kaltara, KEK Bitung di Sulawesi Utara dan Kura-Kura Techno Park di Bali,” ungkap gubernur.

Kemudian, beberapa rencana pembangunan kawasan industri, termasuk di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, Kaltara masuk prioritas untuk penyusunan dokumen perencanaan dan feasibility study (FS).  Bahkan untuk kegiatan penyusunan FS di KIPI, Pemerintah RRT melalui lembaga perbankkannya siap mendukung pendanaan.

Dari semua kegiatan tersebut, sebelum dimulai nantinya akan dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan yang akan ditandatangani oleh Presiden Jokowi dengan Presiden RRT, yang rencananya dilakukan pada saat kunjungan Presiden ke Beijing 25 April 2019. “Atas hasil ini, kita sangat bersyukur. Karena ini menjadi sinyal baik bakal terwujudnya investasi di Kaltara, yang selama ini kita harapkan,” kata gubernur. (adv)