BOGOR.NIAGA.ASIA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada seluruh kepala daerah, Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk segera menyusun rencana kontigensi termasuk penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan yang betul–betul dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.
“Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif yang pentahelix, yaitu kolaborasi antara urusan pemerintah, akademisi, dan peneliti serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik,” tegas Presiden saat memberikan arahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (3/2), sperti dilaporkan situs setkab.go.id.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai dengan prioritas RPJMN 2020-2024,” ujar Presiden.
Terakhir, Presiden mengingatkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus turut dalam mendukung upaya penanggulangan bencana, termasuk penegakan hukum, pengerahan, dan dukungan secara nasional hingga ke daerah dan bersinergi dengan pemerintah daerah dan BNPB.
“Saya juga perlu ingatkan bahwa yang namanya bencana sekarang hanya bukan bencana alam saja, ada juga bencana non–alam. Dan sekarang contohnya kita bisa lihat yang namanya Virus Korona. Ini bencana non–alam, hati-hati dengan ini,” tambahnya.
Menurut Presiden, semua harus punya skenario kalau itu terjadi skenario, penyiapan, step-step itu harus kita miliki. Karena kalau tidak, menurut Presiden, akan tergagap–gagap dan kemarin posisi yang sangat cepat.
“Reaksi dari Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan BNPB yang didukung penuh oleh Panglima TNI dan seluruh jajaran, Kapolri, dalam mengevakuasi WNI kita yang ada di Provinsi Hubei, Wuhan untuk dibawa kembali ke tanah air dalam kecepatan yang sangat cepat. Diputuskan cepat, dilaksanakan juga sangat cepat. Hal-hal seperti ini yang saya apresiasi, kecepatan-kecepatan seperti itu,” tutur Kepala Negara.
Pengalaman ini, sambung Presiden, menunjukkan sebetulnya masih banyak bencana yang bisa dicegah, minimal dikurangi tapi tidak berhasil untuk dicegah dan dikurangi karena masih sering juga tergagap–gagap, daerah step manajemennya seperti apa, tahapan manajemennya seperti apa.
“Ini harus memiliki semuanya dalam menghadapi bencana, menghadapi kerusakan infrastruktur, menampung pengungsi, dan dalam melakukan pemulihan atau recovery. Step dan tahapan itu manajemennya harus jelas,” tambah Presiden.
Sinergi instansi pusat-daerah
Selain itu, Presiden juga memerintahkan kepada seluruh instansi pemerintah di pusat maupun di daerah, pusat, provinsi, kabupaten, kota, harus bersama-sama bersinergi untuk melakukan pencegahan, melakukan mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan hadapi bencana.
“Kita lihat yang selama ini sudah cukup baik, perlu lagi kita tingkatkan agar lebih baik lagi. Kita juga harus melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana,” tutur Presiden.
Lebih lanjut, Presiden juga meminta kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk kendalikan ini bersama dinas-dinas terkait serta selalu sigap dalam upaya menghadapi potensi-potensi risiko yang ada sesuai dengan karakteristik wilayah dan potensi ancamannya, baik itu geologi, vulkanologi, hidrometeorologi, biologi, serta limbah, dan pencemaran lingkungan.
Turut hadir Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Aziz, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (001)
Tag: Bencana