TARAKAN.NIAGA.ASIA-Peserta Indonesia City Expo rangkaian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke XIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Tarakan, Kalimantan Utara mengeluhkan sewa stan yang begitu mahal dipungut oleh mitra Apeksi, PT Atheus Indonesia.
Peserta menilai sewa stand terlalu mahal. Untuk sebuah stand yang ukurannya 5,o X 3,0 meter atau 15 m2 dikenakan tarif Rp 35 juta atau Rp2,3 juta/m2 untuk 4 hari, dari 24 hingga 27 Juli 2018. “Setiap Pemerintah Kota yang ikut pameran minimal mengambil dua stand,” papar seorang petugas penjaga stand dari sebuah kota di Sumatera Utara ketika ditanya Niaga.Asia, Jumat (27/7/2018).
Dari berbagai keterangan peserta expo atau pameran, mahalnya sewa stand sangat membebani pemerintah kota se-Indonesia sebab, di luar harga sewa stand, masing-masing pemkot harus menanggung biaya transportasi dari daerah asal ke Tarakan. “Kita di pemkot serba salah, tidak ikut salah, tapi kalau ikut sangat membebani keuangan kota,” tambahnya.
PT Atheus Indonesia Organizer yang menjadi mitra Apeksi ketika dikonfirmasi di lokasi Indonesia City Expo di Taman Berkampung, Kelurahan Kampung Empat, Tarakan Timur membenarkan sewa yang dikenakan untuk setiap stand Rp 35 Juta.
Menurut Marketing Nia, luasan stand bukan 2,5 X 3,0 meter, yang benar adalah 5,0 X 3,0 meter atau 15 m2. Sementara jumlah stand yang terisi ada sekitar 80 stand. “Kami yang menyediakan stand pameran setiap tahun,” katanya.
Di atas kertas memang tujuan diadakannya Indonesia City Expo yang dirangkaikan dengan Rakernas Apeksi setiap tahun di kota secara bergantian untuk memasarkan produk olahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dikaji untung ruginya.
Hampir setiap tahun penyelenggaraan Rakernas Apeksi mendapat sorotan dari masyarakat. Malang Corruption Watch (MCW) mempertanyakan penyelenggaraan Apeksi 2017 kepada Pemkot Malang. Menurut MCW dalam pers rilis yang dikeluarkan, Pemkot Malang telah menghambur-hamburkan anggaran sebesar Rp. 15,7 Milyar selaku tuan rumah Rakernas Apeksi 2017.
Hal seperti itu menurut dugaan Badan Peneliti Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kaltara, kemungkinan besar bisa terjadi di Pemkot Tarakan. Makanya, Herry Jr. SH. Mhum meminta keseriusan Presiden RI Jokowi untuk mengkaji ulang manfaat dari penyelenggaraan Rakernas setiap tahun.
“Manfaat untuk dunia usaha seperti transpotasi, hotel, dan kuliner meningkat bahkan dengan kata lain, panen. Tapi, di sisi lain – masyarakat yang melakukan perjalanan harus merogoh kocek sepuluh kali lebih dalam karena harga tiket pesawat naik drastis,” papar Herry kepada Niaga Asia, Jum’at (27/7). (003)