JAKARTA.NIAGA.ASIA-Kontribusi program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) tetap dilanjutkan pada tahun 2021 dengan peningkatan alokasi hingga mencapai Rp699,43 triliun dengan realisasi yang telah mencapai Rp76,59 triliun hingga 17 Maret 2021.
Rincian, terdiri dari realisasi untuk kesehatan sebesar Rp12,40 triliun, perlindungan sosial Rp25,97 triliun, program prioritas sebesar Rp1,14 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp29,63 triliun, serta insentif dunia usaha sebesar Rp7,15 triliun.
Demikian diungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KITA Bulan Maret secara daring, Selasa (23/03).
Menurutnya, dengan adanya ekspansi belanja perlindungan sosial secara tunai, termasuk PKH, insentif kartu Prakerja, Bansos tunai, sembako, serta BLT Desa, diharapkan konsumsi rumah tangga akan terus menguat.
“Selain itu, pengeluaran konsumsi Pemerintah ditingkatkan, termasuk dalam pemberian dukungan untuk UMKM, bantuan iuran JKN, pengadaan alkes dan APD,” ujar Menkeu.
Pemerintah juga terus mendoronng investasi publik melalui belanja modal antara lain untuk membangun sarana prasarana kesehatan, pembangunan infrastruktur melalui padat karya K/L, pembangunan food estate, serta kawasan strategis.
Menkeu juga mengatakan, sampai dengan akhir Februari 2021, hasil nyata APBN 2021 yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat antara lain: pembangunan bendungan sebanyak 53 unit, pembangunan jalan irigasi sebanyak 600 km, rehabilitasi jalan irigasi sebanyak 3.900 km, dan pembangunan jaringan irigasi tanah sepanjang 100 km, serta pembangunan jalur KA sepanjang 234,36 km’sp.
Selain itu, lanjut Menkeu, Pemerintah juga memberikan dukungan produksi sebanyak 6,28 juta ton padi dan 5,4 juta ton jagung, pembangunan kapal penyeberangan perintis, dan pembangunan pelabuhan di 3 lokasi.
“Di bidang kesehatan dan perlindungan sosial, APBN 2021 telah digunakan untuk pemberian bantuan iuran peserta PBI JKN sebanyak 96,5 juta jiwa, penugasan khusus tentara kesehatan (Nusantara Sehat) sebanyak 702 orang, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran program kartu sembako kepada 15,93 juta KPM, dan penyaluran bansos tunai kepada 9,19 juta KPM, serta pelaksanaan vaksinasi tahap 1 untuk 4,8 juta orang dan tahap 2 sebanyak 1,9 juta orang,” pungkasnya.
Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan | Editor: Intoniswan