SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah telah memutuskan ibu kota baru di Kalimantan Timur, di sebagian Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU). Masyarakat, tidak kecuali di kabupaten Paser, disebut menyambut baik keputusan itu. Demikian disampaikan anggota DPRD Kaltim Amiruddin, dari Dapil Paser dan Penajam Paser Utara Amiruddin.

Menurut dia, tidak ada laporan masyarakat terkait persoalan lahan. Pernyataan itu, dia utarakan saat ditemui usai rapat Paripurna, Jumat (20/12) kemarin.

“Pada intinya masyarakat merespons baik sekali, ibu kota negara itu,” kata Amiruddin.

Laporan yang dia sampaikan merupakan hasil reses per tanggal 28 Oktober – 4 November 2029 lalu. Dia menerangkan, penetapan calon ibu kota negara baru, justru disambut baik oleh masyarakat di sana. Keluhan yang muncul, masih terbilang normatif.

Seperti, percepatan pembangunan, pemerataan, kesehatan dan pendidikan. Hal itu pula yang akan menjadi fokus kerja wakil rakyat, di 2020 mendatang.

“Paser kan 10 kecamatan. Nah untuk PPU kan pemekaran dari Paser. Saya kan orang dari situ juga,” sebut dia.

Saat ditanya soal lahan masyarakat, Amir mengatakan, sudah tidak menemui lagi adanya keluhan. Bahkan dirinya mengapresiasi langkah Presiden menetapkan Calon IKN di daerah tersebut.

Lebih lanjut, pembangunan yang belum pesat dan kawasan yang sangat luas, membuat daerah Sepaku di PPU, dinilai memang tepat untuk menjadi wilayah pusat pemerintahan nantinya.

“Sepaku kan daerahnya luas sekali, dan di daerah itu juga belum tersentuh pembangunan. Makanya cocok sekali, memang tepat Jokowi menetapkan di situ,” tegasnya. (009)