Seperti di Bali, Pengguna Narkoba Diasingkan dari Desanya

RDP BNNP dan DPRD Kaltim perihal prevalensi penggunaan narkotika provinsi Kaltim. (Foto : Niaga Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Posisi Kalimantan Timur yang menempati posisi keempat prevalensi pemakai narkotika mengacu jumlah penduduk, sebagaimana diungkap Kepala BNNP Kaltim Brigjen Pol Raja Haryono, Selasa (17/12) lalu, saat rapat dengar pendapat (RDP) komisi I dan komisi IV, mengundang keprihatinan.

“Ketika disebutkan bahwa kaltim berada diperingkat 4 secara nasional, saya cukup kaget dan kondisi ini sangat memprihatinkan,” kata anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh.

Dalam rapat itu disebutkan, mulanya Kaltim menduduki posisi ketiga. Namun setelah Kaltara menjadi daerah otonom, dan berpisah dengan Kaltim, peringkat Kaltim menurun ke posisi empat.

Namun jika dirinci, prevalensi setahun penggunaan narkotika di kalangan pelajar dan mahasiswa pada tahun 2018, Kaltim berada urutan ke- 2 prevalensi diantara 13 provinsi. Angka prevalensi setahun terakhir 3,21%, setara dengan 2,29 juta orang (di 13 provinsi), dan jumlah terpapar narkoba sebanyak 98.239 jiwa.

Kondisi tersebut, seperti disampaikan disebutkan politis PKS itu, semakin memprihatinkan. Mengingat, Kaltim akan menjadi ibu kota negara baru.

“Apalagi yang dipaparkan, Kaltim masuk data tertinggi untuk pelajar pada tahun 2018. Saya bayangkan jika pelajar ini tidak ada treatmen dan solusi untuk mengatasi ini,” sebutnya.

Fitri berharap agar kedepan, upaya pencegahan lebih diutamakan ketimbang pengobatan. Dia menganalogikan, jika ada orang minta tolong mau jatuh ke sungai, namun masyarakat lebih sibuk terjun ke sungai juga untuk menolong. “Sementara di tempat lain, ada lagi yang minta tolong,” ungkap Fitri.

“Kita hanya akan kehabisan waktu hanya mengurusi itu. Mungkinkah kita mengadopsi karakter kelola budaya lokal. Misal di Bali ada sebuah desa jika ditemukan ada yg kosumsi narkoba, maka mereka diasingkan dari desa itu,” tegas Fitri.

Kedepan, lanjut Fitri, Komisi IV akan lebih konsisten mengajak semua unsur untuk terlibat mengatasi permasalahan urgen ini. Terlebih dalam hal ini, pemerintah, yang harus mengambil peran penting untuk terlibat dengan membantu BNNP. (009)